Andika Pratama
MerahPutih.com - CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan Polri menempati posisi kedua terkait survei kepercayaan publik.
Data itu diperoleh dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Alvara Research Center menyoal kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca Juga
Gagal Jadi Pimpinan KPK, Sri Handayani Kini Jadi Polwan Berpangkat Jenderal Bintang Dua
"Kepuasan publik terhadap Polri mengalami kenaikan. Polri bahkan menempati posisi kedua kepercayaan publik," ujar Hasanuddin Ali melalui siaran pers, Jumat (14/2).
Hasanuddin merinci, sebagaimana dilansir Antara, pada hasil survei, di posisi pertama diduduki oleh TNI dengan tingkat kepuasan 85,2 persen. Lalu, di posisi kedua diduduki Polri dengan tingkat kepuasan 72,7 persen.
Menurut Hasanuddin, Polri bisa ada di posisi kedua karena adanya program Promoter (profesional, modern, terpercaya) yang digagas oleh Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.
Kemudian di posisi ketiga dan keempat masing-masing diduduki Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tingkat kepuasan masing-masing 72,7 persen dan 72,4 persen.
Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi berada di posisi kelima dengan tingkat kepuasan 71,1 persen dan disusul oleh Kejaksaan Agung di posisi keenam dengan tingkat kepuasan 70,1 persen.
Sedangkan peringkat ketujuh hingga kesebelas diduduki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan tingkat kepuasan sebesar 65,3 persen, KPU 63,3 persen, partai politik 60,8 persen, MPR 60,2 persen dan DPR 53,7 persen.
"Peringkat terbawah masih ditempati oleh lembaga lembaga legislatif (DPR, MPR) dan partai politik," ujar Hasanuddin Ali.
Baca Juga
Polri Bentuk Tim Khusus untuk Investigasi Masalah Pembangunan Rumah Ibadah
Hasil survei ini berdasarkan survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 dengan 1.000 responden dan margin error 3,16 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.
Data ini diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi di Indonesia. (*)
