Survei 100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Kemenag Dinilai Miliki Kinerja Paling Buruk

MerahPutih.Com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai, dalam 100 hari kabinet Jokowi-Ma’ruf, ada lima kementerian yang dinilai memiliki prestasi terburuk.

Peringkat pertama adalah Kementerian Agama (Kemenag). Posisi berikutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan KKP.

Baca Juga:

100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Penegakan Hukum Stagnan

Penilaian itu berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion di lapangan pada 10 sampai 13 Januari 2020 terhadap 1.600 responden di seluruh Indonesia.

Faktor yang membuat nilai lima kementerian itu buruk adalah isu korupsi (31 persen), membuat gaduh (18 persen), menterinya politikus (11 persen) dan memiliki rekam jejak buruk (10 persen). Sisanya adalah tidak dikenal (15 persen) dan faktor lainnya (15 persen).

“Lima kementerian tersebut dianggap paling tidak produktif oleh publik,” ujar Dedi dalam keteranganya kepada wartawan, Minggu (9/2).

Meskipun baru berjalan 100 hari, sebanyak 42 persen responden setuju perlu adanya pergantian kabinet atau reshuffle. Selanjutnya, 36 persen responden mengatakan tidak perlu melakukan reshuffle, dan 22 persen lainnya tidak menyatakan pendapat.

Penelitian ini mencatat, ada tiga menteri yang dianggap perlu direshuffle.

“Pertama, Menkumham Yasonna Laoly. Dua menteri lainnya yakni Menteri Agama Jendral Fachrul Razi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate,” terangnya.

Di sisi lain, ada lima kementerian yang dianggap memiliki prestasi terbaik. Posisi puncaknya Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri memilliki nilai (84 persen), lalu dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (80,3 persen), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (77 persen), Kementerian Dalam Negeri (75,8 persen), dan Kementerian Pertahanan (74 persen).

Alasan responden memilih lima kementerian itu karena sosok menterinya. Sebanyak 24 persen responden menilai hasil kerjanya bagus, 15 persen menganggap menterinya pintar, dan 12 persen menganggap pernyataan menterinya konsisten. Hal lainnya yang membuat lima menteri ini dinilai baik adalah sikap konsisten (12 persen), tegas (10 persen), populer (6 persen), dan lainnya (33 persen).

Nama Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu satu menteri yang dari sisi pengenalan publik dan tingkat ketersukaan masuk lima besar. Dari sisi pengenalan publik, Erick berada di posisi keempat berada di bawah Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Mahfud MD.

Adapun dari tingkat ketersukaan responden Erick berada di nomor satu yang mencapai 96 persen. Di bawah Erick, ada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Mahfud MD, Tito Karnavian dan Sri Mulyani.

Dedi melanjutkan, kementerian yang dianggap kurang produktif dalam persepsi publik yang disurvei adalah Kementerian Agama yang kemudian disusul Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga adalah Kementerian Sosial, lalu Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Selanjutnya disusul Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dalam persepsi publik ini, kementerian-kementerian dianggap tidak produktif. Kami juga mempertanyakan perlu tidak kabinet sekarang diresshuffle atau tidak. Jawabannya mengejutkan 42 persen publik menganggap pergantian menteri itu perlu, 36 persen tidak, 22 tidak menyampaikan pendapat," kata dia.

Dalam kondisi demikian, Dedi mengatakan bahwa pertanyaan survei berlanjut pada pertanyaan kementerian mana yang perlu diganti.

"Ini yang perlu kita sampaikan, yang layak diganti adalah Menkumham 36 persen, Menteri Agama 32 persen, dan Menkominfo," kata dia.

Baca Juga:

100 Hari Kerja, Jokowi-Ma'ruf Dinilai Hanya Fokus Bagi-Bagi Jabatan

"Dua menteri (Menkumham dan Menag) ini sebetulnya selaras dengan kinerjanya, karena di awal saja kami punya data bahwa Menkumham adalah yang paling tidak disukai, berkinerja buruk. Jadi linear (antara persepsi publik dan kinerja)," ujar dia.

Kendati demikian, publik juga memberi persepsi positif atas program-program pemerintah. Program yang mendapat respons positif adalah program infrastruktur dan pembagian sertifikat hak milik tanah.

"Begitu juga dengan bidang kesehatan dan pemindahan ibu kota. Ini juga sama, dianggap prestasi. Jadi meski belum terjadi. Artinya dalam persepsi publik itu ide yang luar biasa," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Apa Saja yang Sudah Dikerjakan?