Sufmi Dasco Ingatkan Anggota DPR Segera Laporkan LHKPN ke KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 Agustus 2021
Sufmi Dasco Ingatkan Anggota DPR Segera Laporkan LHKPN ke KPK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Andri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merinci penerimaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) yang jatuh tempo pada Maret 2021.

Tercatat, sebanyak 55 persen anggota DPR masih belum melaporkan harta kekayaannya kepada mereka.

Baca Juga

Jabat Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis Belum Serahkan LHKPN

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan, seluruh anggota dewan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dasco menegaskan, pihaknya akan memberikan pengumuman kepada seluruh anggota agar bisa segera melaporkan kewajibannya tersebut. Hal ini penting karena sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Yang belum melaporkan LHKPN agar segera melaporkan LHKPN-nya," kata Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Kamis (19/8).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/nvl
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/nvl

Dasco mengatakan keterlambatan itu dikarenakan adanya pandemi, sehingga tidak maksimal. Namun, dia akan mengingatkan supaya anggota yang belum melaporkan untuk segera membuat LHKPN.

"Sehingga nanti kita akan ingatkan kepada kawan-kawan yang belum buat LHKPN supaya segara membuat LHKPN," ujar politikus Gerindra ini.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sebanyak 90 persen anggota DPRD pada LKHPN 2020 belum melapor harta kekayaannya.

Hal ini menjadikan tugas KPK dalam mengimbau agar para pejabat segera melapor. (Knu)

Baca Juga

KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK

#LHKPN #Komisi Pemberantasan Korupsi #Sufmi Dasco Ahmad #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - 35 menit lalu
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
PB XIV Purbaya Curhat ke Dasco, Nyatakan Keberatan atas SK Kemenbud dan Harapkan Persatuan Keraton Solo
Surat Keputusan Pelaksana Tugas Raja Keraton Surakarta dinilai mencederai hukum adat dan tatanan tradisi Keraton Surakarta Hadiningrat.
Dwi Astarini - 1 jam, 50 menit lalu
PB XIV Purbaya Curhat ke Dasco, Nyatakan Keberatan atas SK Kemenbud dan Harapkan Persatuan Keraton Solo
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Bagikan