Sufmi Dasco Ingatkan Anggota DPR Segera Laporkan LHKPN ke KPK
Andika Pratama - Kamis, 19 Agustus 2021
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Andri
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merinci penerimaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) yang jatuh tempo pada Maret 2021.
Tercatat, sebanyak 55 persen anggota DPR masih belum melaporkan harta kekayaannya kepada mereka.
Baca Juga
Jabat Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis Belum Serahkan LHKPN
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan, seluruh anggota dewan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dasco menegaskan, pihaknya akan memberikan pengumuman kepada seluruh anggota agar bisa segera melaporkan kewajibannya tersebut. Hal ini penting karena sebagai bentuk transparansi kepada publik.
"Yang belum melaporkan LHKPN agar segera melaporkan LHKPN-nya," kata Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Kamis (19/8).
Dasco mengatakan keterlambatan itu dikarenakan adanya pandemi, sehingga tidak maksimal. Namun, dia akan mengingatkan supaya anggota yang belum melaporkan untuk segera membuat LHKPN.
"Sehingga nanti kita akan ingatkan kepada kawan-kawan yang belum buat LHKPN supaya segara membuat LHKPN," ujar politikus Gerindra ini.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sebanyak 90 persen anggota DPRD pada LKHPN 2020 belum melapor harta kekayaannya.
Hal ini menjadikan tugas KPK dalam mengimbau agar para pejabat segera melapor. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
