Telanjur Fitnah, Sekjen BMI Tetap Perkarakan Waketum Gerindra

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Selasa, 01 Agustus 2017
Telanjur Fitnah, Sekjen BMI Tetap Perkarakan Waketum Gerindra

Sekjen DPP BMI H Antoni Wijaya. (MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang menyebut Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan adalah Partai Komunis mendapatkan kecaman keras dari organisasi sayap Partai PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI).

Sekjen DPP BMI H Antoni Wijaya menyatakan, permintaan maaf yang disampaikan Arief Puyono karena menyebut Partai PDI Perjuangan sebagai Partai Komunis dan sering menipu rakyat tidak dapat menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Menurutnya, pernyataan tersebut adalah fitnah keji dan merupakan pencemaran nama baik Partai PDI Perjuangan.

"Ini udah ranah pidana, polisi harus panggil dan periksa Arief Puyono sesegera mungkin, jangan sampai hal seperti ini dibiarkan. Pasalnya, pidananya jelas ada kok," kata Antoni Wijaya di Jakarta, Selasa (1/8).

Ia menambahkan, Partai PDI Perjuangan adalah partai politik yang diakui secara konstitusi dan berpegang teguh dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. "Jadi, jelas sekali pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak berdasar dan Arief Puyono wajib mempertanggungjawabkan secara hukum," katanya.

Terlebih lagi, lanjut Antoni, Arief telah menuding Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang sering membohongi rakyat.

"Ini yang kami sesalkan, ini membuktikan bahwa dia bukan seorang politisi, melainkan provokator yang dengan sengaja ingin menjelek-jelekan Presiden Jokowi dan merusak marwah Partai PDI Perjuangan sebagai partai pendukungnya. Dia harus bertanggung jawab atas pernyataan kejinya itu," kata Antoni.

Sebelumnya, Arief Puyono telah mengeluarkan pernyataan pedas. Ia menuding Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan beserta antek-anteknya seperti PKI dan sering menipu rakyat. Pernyataan tersebut terlontar karena mengkritisi disahkannya Undang-undang Pemilu yang menyetujui ambang batas atau presiden threshold 20 persen.

"Pernyataan itu keluar dari seorang politisi yang takut bertarung di Pemilu 2019. Dia sengaja memprovokasi rakyat dengan menuduh kami PKI. Ini sungguh kelewatan, kalau ingin bertarung secara sehat buktikan di pemilu nanti, jangan fitnah kami dengan tuduhan yang tidak berdasar dan keji seperti itu. Kami akan lakukan langkah hukum untuk kasus ini, ini sudah masuk sebagai pencemaran nama baik Bapak Presiden Joko Widodo dan merusak marwah Partai PDI Perjuangan sebagai partai yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," kata Antoni. (Fdi)

Baca juga berita terkait berikut ini: Rayakan HUT RI, UKP-PIP Bakal Publikasikan Naskah Asli Pancasila

#Banteng Muda Indonesia #Partai Gerindra #PDIP #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Indonesia
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan mendorong kelahiran petani-petani muda di Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Indonesia
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Banyak petani awalnya ragu bahkan kehilangan rasa percaya diri.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Indonesia
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pangan merupakan soal kemanusiaan sekaligus kedaulatan bangsa.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Bagikan