Telanjur Fitnah, Sekjen BMI Tetap Perkarakan Waketum Gerindra

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Selasa, 01 Agustus 2017
Telanjur Fitnah, Sekjen BMI Tetap Perkarakan Waketum Gerindra

Sekjen DPP BMI H Antoni Wijaya. (MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang menyebut Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan adalah Partai Komunis mendapatkan kecaman keras dari organisasi sayap Partai PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI).

Sekjen DPP BMI H Antoni Wijaya menyatakan, permintaan maaf yang disampaikan Arief Puyono karena menyebut Partai PDI Perjuangan sebagai Partai Komunis dan sering menipu rakyat tidak dapat menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Menurutnya, pernyataan tersebut adalah fitnah keji dan merupakan pencemaran nama baik Partai PDI Perjuangan.

"Ini udah ranah pidana, polisi harus panggil dan periksa Arief Puyono sesegera mungkin, jangan sampai hal seperti ini dibiarkan. Pasalnya, pidananya jelas ada kok," kata Antoni Wijaya di Jakarta, Selasa (1/8).

Ia menambahkan, Partai PDI Perjuangan adalah partai politik yang diakui secara konstitusi dan berpegang teguh dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. "Jadi, jelas sekali pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak berdasar dan Arief Puyono wajib mempertanggungjawabkan secara hukum," katanya.

Terlebih lagi, lanjut Antoni, Arief telah menuding Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang sering membohongi rakyat.

"Ini yang kami sesalkan, ini membuktikan bahwa dia bukan seorang politisi, melainkan provokator yang dengan sengaja ingin menjelek-jelekan Presiden Jokowi dan merusak marwah Partai PDI Perjuangan sebagai partai pendukungnya. Dia harus bertanggung jawab atas pernyataan kejinya itu," kata Antoni.

Sebelumnya, Arief Puyono telah mengeluarkan pernyataan pedas. Ia menuding Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan beserta antek-anteknya seperti PKI dan sering menipu rakyat. Pernyataan tersebut terlontar karena mengkritisi disahkannya Undang-undang Pemilu yang menyetujui ambang batas atau presiden threshold 20 persen.

"Pernyataan itu keluar dari seorang politisi yang takut bertarung di Pemilu 2019. Dia sengaja memprovokasi rakyat dengan menuduh kami PKI. Ini sungguh kelewatan, kalau ingin bertarung secara sehat buktikan di pemilu nanti, jangan fitnah kami dengan tuduhan yang tidak berdasar dan keji seperti itu. Kami akan lakukan langkah hukum untuk kasus ini, ini sudah masuk sebagai pencemaran nama baik Bapak Presiden Joko Widodo dan merusak marwah Partai PDI Perjuangan sebagai partai yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," kata Antoni. (Fdi)

Baca juga berita terkait berikut ini: Rayakan HUT RI, UKP-PIP Bakal Publikasikan Naskah Asli Pancasila

#Banteng Muda Indonesia #Partai Gerindra #PDIP #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Bagikan