Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia

Presiden RI, Prabowo Subianto. Foto: Dok. Setpres RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun terakhir telah menunjukkan niat baik dengan langkah-langkah yang berpihak kepada rakyat.

Namun, ia menilai masih ada sejumlah kekurangan di tingkat pelaksanaan yang perlu diperbaiki agar tujuan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal.
?
"Pertama, kita menghargai niat baik Presiden, dimulai dari rekonsolidasi nasional, kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu yang menjadi hulunya," kata dia di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).
?
Utut menyebut beberapa inisiatif pemerintah seperti konsep Danantara, koperasi desa Merah Putih, hingga upaya menghidupkan kembali Model Bisnis Gotong Royong sebagai contoh konkret kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Namun, lanjutnya, meskipun arah kebijakan sudah tepat, masih ada sejumlah kekurangan di tingkat teknis yang perlu dibenahi.

Baca juga:

Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional


?
“Lapangan memang masih ada kekurangan, iya, tapi itu teknis. Hal yang penting hulunya sudah benar. Ini unit proses dan prosesornya yang perlu diperhalus agar goal-nya nanti tercapai, yaitu sosialisme ala Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang meningkat,” jelasnya.
?
Utut juga menyinggung arah kebijakan luar negeri pemerintah yang berencana memperkuat posisi Indonesia di forum ekonomi global seperti BRICS. Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi peluang untuk memperluas pasar produk-produk Indonesia. “Kalau konsep kita masuk ke BRICS itu, hemat saya sangat oke. Itu bisa memperluas pangsa pasar produk Indonesia,” katanya.
?
Saat menanggapi isu reshuffle kabinet, Utut menegaskan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia mengaitkan hal itu dengan perlunya perbaikan di level pelaksana kebijakan.
?
“Kalau reshuffle itu, semua orang jawabannya prerogatif presiden. Tapi hemat saya, ini berkaitan dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa yang perlu diperbaiki yakni unit proses dan prosesornya,” kata Utut.
?
Menurutnya, dengan memperkuat aspek teknis dan pelaksanaan kebijakan, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mencapai tujuan besarnya, yakni membangun sistem sosialisme khas Indonesia yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat.(Pon)
?



Baca juga:

Komentar Menkeu Purbaya Kinerja `1 Tahun Ekonomi Pemerintah Prabowo, Ada Perbaikan Konsumsi Warga



#Prabowo #Wapres Gibran #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat ke MK oleh Denny Indrayana, Jokowi: Masak Disuruh Paket C Lagi
Wapres Gibran sudah menempuh pendidikan SD 16 Surakarta, SMPN 1 Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, dan kemudian di O-Level.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ijazah Gibran Digugat ke MK oleh Denny Indrayana, Jokowi: Masak Disuruh Paket C Lagi
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Prabowo Janji Beri Sanksi Tambahan ke Perusahaan Penyebab Karhutla
Presiden juga memerintahkan pimpinan-pimpinan daerah segera mencabut peraturan daerah yang membuka ruang adanya pembakaran hutan dan lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Janji Beri Sanksi Tambahan ke Perusahaan Penyebab Karhutla
Indonesia
Presiden Prabowo Spill akan Ada Investasi Besar Masuk ke Indonesia
Aktivitas investasi tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Spill akan Ada Investasi Besar Masuk ke Indonesia
Indonesia
Persiden Prabowo Tegaskan Hubungan Personal tak Ganggu Penegakan Hukum, Sebut tak Punya Kawan
Kepentingan negara harus ditempatkan di atas hubungan pribadi maupun kepentingan kelompok.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Persiden Prabowo Tegaskan Hubungan Personal tak Ganggu Penegakan Hukum, Sebut tak Punya Kawan
Bagikan