Status Endemi Ditambah Libur Panjang, Perekonomian Diprediksi Ikut Terdongkrak

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 Juni 2023
Status Endemi Ditambah Libur Panjang, Perekonomian Diprediksi Ikut Terdongkrak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ANTARA/HO-KemenkoEkonomi/pri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi diyakini akan berdampak ke perekonomian nasional.

Apalagi pada tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3 persen.

"Pengaruhnya nanti ke masyarakat. Nanti kan ada semi libur agak panjang diharapkan aktivitas ekonomi bergerak," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (27/6).

Baca Juga:

Pandemi COVID-19 Dicabut, Anggota DPR Anggap Belum Terbentuk Ketahanan Kesehatan

Airlangga mengatakan, derap perekonomian akan berjalan seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

Saat pemerintah masih memiliki status pandemi, maka mobilitas masih terbatas karena ada kekhawatiran penularan penyakit.

Dengan adanya pencabutan status pandemi, masyarakat bisa beraktivitas secara normal.

Baca Juga:

IDI Tetap Sarankan Vaksin Ke-4 Meski Pandemi COVID-19 Telah Berakhir

Meski begitu, Airlangga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai penularan virus corona.

Sebab, virusnya masih ada walaupun pemerintah sudah mencabut status pandemi menjadi endemi.

“Tapi tetap harus waspada karena COVID-19 tidak hilang sama seperti penyakit lain yang tidak hilang. Jadi kebersihan, imunitas dan kebugaran tubuh harus tetap dijaga,” pungkas Ketua Umum Partai Golkar ini. (Knu)

Baca Juga:

Catatan Kritis DPR Terkait Pencabutan Status Pandemi COVID-19

#Airlangga Hartarto #COVID-19 #Pemulihan Ekonomi #Pertumbuhan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak
Optimisme itu muncul karena sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan performa positif.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Berita
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi yang naik 5,61 persen.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, DPR Soroti Dominasi Belanja Pemerintah
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berkat MBG, Kenaikan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen di Tengah Konflik Global
Beredar informasi yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus angka 8 persen di tengah konflik global.
Frengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Berkat MBG, Kenaikan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen di Tengah Konflik Global
Bagikan