Catatan Kritis DPR Terkait Pencabutan Status Pandemi COVID-19

MerahPutih.com - Transisi dari pandemi ke endemi memerlukan kesiapan yang luar biasa agar prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan ekses sampingan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memerhatikan sejumlah catatan terkait pencabutan status pandemi COVID-19.

Baca Juga

IDI Dukung Jokowi Cabut Status Pandemi COVID-19

“Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi," kata Netty dalam keterangannya, Kamis (22/6).

Selain itu, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah juga perlu memerhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi dan budaya.

“Pandemi telah membentuk kebiasaan waspada kesehatan dengan terbiasa memakai masker, cuci tangan dan tidak berkerumun. Pastikan kebiasaan ini tetap terjaga dan jangan dibuang," ujarnya.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar memastikan kondisi ketahanan pangan nasional membaik agar keluarga dapat hidup sehat dengan asupan bergizi yang aman, mudah dan murah.

"Dengan tingkat perekonomian keluarga yang baik, budaya kepatuhan dan perilaku hidup bersih dan sehat tinggi, maka negara kita dengan pendekatan community based Initiative/empowerment akan lebih siap menghadapi segala tantangan ke depan,” imbuhnya.

Baca Juga

Jokowi Cabut Status Pandemi COVID-19

Dia juga mendesak pemerintah agar memastikan tidak terjadi gap fasilitas kesehatan yang lebar antar daerah.

Mulai dari SDM, perbekalan, pembiayaan, sistem informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dipastikan setara dan sama baiknya di setiap daerah.

“Pemerintah harus menjadikan ketahanan sistem kesehatan sebagai prioritas dalam penguatan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Selama hal ini belum terwujud, kita akan kesulitan menuju new endemic desease COVID-19,” tambahnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mendorong agar ditingkatkannya anggaran penelitian dan pengembangan dalam menuju kemandirian farmasi dan alat kesehatan.

"Upaya anak bangsa untuk menghadirkan inovasi kesehatan harus didukung penuh. Nah, bagaimana kabar vaksin Merah Putih,” katanya.

Selain itu, kata Netty, Indonesia menghadapi masalah pemerataan distribusi tenaga medis terutama di bagian timur Indonesia. Hingga tahun 2021 baru 74,9 persen RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya.

"Pemerataan distribusi tenaga medis membutuhkan anggaran besar secara kontinum. Sayangnya, pemerintah belum sungguh-sungguh menghadapi tantangan pembangunan ketahanan kesehatan nasional dengan tidak dicantumkannya Mandatory Spending Kesehatan dalam RUU Kesehatan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pengamat Ungkap Jokowi Dukung Penuh Erick Thohir Jadi Cawapres Prabowo