Stafsus Tegaskan Tak Ada Aturan yang Batasi Jokowi dengan Masyarakat
Ilustrasi: Presiden Jokowi menunjukkan poster yang berisi pasal UU Pemilu. Foto: Tangkapan Layar Video Setpres
Merahputih.com - Kasus dugaan intimidasi atau kekerasan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada warga sipil yang membentangkan spanduk saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak menghampiri masyarakat di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1) mendapat tanggapan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Ari menegaskan tidak ada kebijakan yang mengatur untuk membatasi kegiatan dan interaksi antara masyarakat dengan Jokowi. Dalam interaksi tersebut, apa saja bisa terjadi. Bahkan, masyarakat bisa menitipkan sesuatu kepada Presiden atau bahkan memberikan keluhan tentang situasi di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Panglima TNI Agus Subiyanto Jawab Kekhawatiran soal Netralitas di Pilpres 2024
"Apakah itu di daerahnya ada persoalan itu disampaikan secara langsung kepada Presiden. Itu situasi bagaimana cara presiden merespons masyarakat," kata Ari dikutip Antara, Kamis (1/2).
Adapun Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1), dan rombongan Presiden melintas di depan Pasar Argosari. Iring-iringan presiden itu direkam oleh warga dan videonya dibagikan di beberapa media sosial.
Dalam video itu, tampak mobil yang diduga ditumpangi Jokowi berhenti di dekat kerumunan warga di depan Pasar Argosari.
Kemudian, seorang warga mendekati kerumunan yang diduga dihampiri Jokowi. Ia membentangkan spanduk bertuliskan 'Selamat Datang Bapak Jokowi. Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar!'.
Baca Juga:
Bahlil dengar Kabar Burung Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam
Tidak lama, dua orang mendekati warga yang membentangkan spanduk tersebut dan menjauhkannya dari kerumunan. Menanggapi hal itu, Ari menjelaskan bahwa pengamanan Presiden merupakan hal yang sering terjadi dalam kunjungan kerja.
Pengamanan terhadap Presiden dilakukan sebagai tindakan preventif yang dijalankan oleh pihak-pihak struktur teritorial, yakni dari kodim maupun korem.
Di sisi lain, Presiden juga tidak merasa terganggu saat menyapa masyarakat ada teriakan yang mendukung salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.
Baca Juga:
Menurut Ari, Presiden sangat terbuka untuk berinteraksi dan menyapa masyarakat. Sehingga, ini bagian dari cara Presiden berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka.
"Walaupun ada teriakan pasangan calon atau upaya untuk memobilisasi di pinggir jalan meneriakkan pasangan calon dengan 'settingan' tertentu, saya kira Presiden sama sekali tidak terganggu," kata Ari. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK