Stabilkan Harga dan Stok, Pemprov DKI Dukung BUMD Bangun Pabrik Minyak Goreng

MerahPutih.com - Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dikeluhkan para ibu rumah tangga dan pelaku UMKM. Pemerintah DKI pun berinisiatif akan membangun pabrik minyak goreng di Jakarta.

"Rencana itu disusun demi memastikan ketahanan pangan warga Jakarta," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (25/3).

Baca Juga:

Komisi VI DPR Ungkap Alasan Bentuk Panja Pangan ketimbang Minyak Goreng

Ia mengatakan, adanya pabrik minyak goreng milik perusahaan daerah, diharapkan bisa menstabilkan harganya, yang kini dikeluhkan emak-emak.

"Prinsipnya tugas Pemprov memastikan adanya kebutuhan pangan, sembako bagi masyarakat dan harganya terjangkau," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (25/3).

Riza menuturkan, niatan tersebut masih dalam proses penjajakan oleh BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya. Pasalnya, pembangunan pabrik minyak goreng tersebut membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

"Nanti bakal dilihat sejauh mana kebutuhan, kemampuan, dan peluang yang mungkin. Itu kan butuh dana yang tak sedikit juga, apakah dimungkinkan, nanti kita lihat," paparnya.

Dirut BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, Pemprov DKI berencana membangun pabrik minyak goreng untuk penguatan sistem ketahanan pangan di ibu kota.

Untuk realisasikan itu, PT Food Station Tjipinang Jaya tengah melakukan penjajakan dengan PT Agro Jabar dan PT Agro Jateng guna mewujudkan hal itu.

Lantaran masih dalam tahap penjajakan, sampai saat ini belum ada keputusan mengenai lokasi pembangunan pabrik tersebut.

"Kami belum putuskan di mana rencananya (bangun pabrik minyak goreng) karena baru melakukan pembicaraan awal minggu lalu," ucapnya.

Pada awal Januari lalu pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter. Kebijakan tersebut pada awalnya disiapkan untuk 6 bulan dan akan dievaluasi pada Mei.

Selama periode 6 bulan tersebut, pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng yang membutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga dan PPN sebesar Rp 3,6 triliun. (Asp)

Baca Juga:

Kemendag Akui Pelaksanaan HET Minyak Goreng Kemasan Tidak Sesuai Harapan