Wisnu Cipto
EMANSIPASI kaum perempuan Indonesia tak bisa lepas dari peran dan sosok perjuangan Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat. Tak heran, Pemerintah telah menetapkan perempuan yang lahir 21 April 1879 itu sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sejak 2 Mei 1964 lalu, melalui Keputusan Presiden (Soekarno) No. 108 Tahun 1964. Tiap tahun pula rakyat Indonesia merayakan Hari Kartini sebagai simbol kebangkitan kaum perempuan.
Jerih payah Kartini telah membuka peluang kaum perempuan Indonesia berkarier di segala bidang. Bahkan, kini kaum hawa bisa bekerja menjadi aparat penegak hukum yang selama ini kerap dikuasai kaum lelaki. Tak hanya penegak hukum biasa, kaum perempuan sudah mampu menduduki posisi jajaran atas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosok Basaria Panjaitan, mantan polisi, yang kini menjadi Wakil Ketua KPK telah membuktikannya kepada publik. Perempuan pertama yang pernah meraih pangkat bintang di kepolisian itu mengakui tak pernah melupakan sosok perjuangan Kartini dalam perjalanan kariernya.
Basaria berpesan kepada setiap perempuan Indonesia yang mendapat kesempatan menduduki posisi strategis, baik itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk memberikan keteladanan dengan tidak melakukan korupsi.
“Harusnya para perempuan yang dapat kesempatan untuk menjabat dapat membuktikan bahwa mereka menjadi contoh orang yang diberi kepercayaan untuk mensejahterakan rakyat dengan tanpa korupsi. Selalu berkata Saya Perempuan Anti Korupsi, selamat hari Kartini jadilah terang di bidangnya masing-masing.” kata Basaria.
KPK Latih 1.300 Perempuan Buru Koruptor
Tak hanya Basaria, sosok Srikandi antikorupsi lainnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, lembaga antirasuah melalui program "Saya, Perempuan Antikorupsi" atau SPAK telah membuktikan bahwa perempuan bisa berperan sebagai agen perubahan. “Kami mengajak lebih banyak perempuan untuk bergabung dengan gerakan SPAK dan bersama-sama menghilangkan perilaku koruptif,” ujarnya.
Menurut Yuyuk, perempuan harus mau mengambil bagian dalam gerakan pencegahan korupsi. Hal itu, lanjutnya, seperti ucapan sederhana dari RA Kartini “AKU MAU” yang menginspirasi gerakan SPAK.
“Semua perubahan yang terjadi menjanjikan lahirnya perubahan kolektif generasi bangsa yang semakin memunculkan optimisme bahwa Indonesia bebas dari korupsi, bukanlah sebuah retorika,” tegasnya.Hingga saat ini SPAK sebagai gerakan antikorupsi berbasis pendekatan keluarga telah melatih lebih dari 1.300 agen pembaru di 34 provinsi di Indonesia. Para agen SPAK itu bergerak secara kolektif meningkatkan kesadaran masyarakat.
Gerakan SPAK yang dimotori perempuan ini juga mendorong peran sentral perempuan dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dasar kejujuran, keadilan, kerja sama, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kegigihan, keberanian dan kepedulian di dalam keluarga sebagai upaya mencegah perilaku korupsi.
Yuyuk mengakui bekerja di lembaga antikorupsi merupakan kebanggaan tersendiri. Terlebih, dilakukan bersama kolega serta mendapat dukungan publik yang kuat. Meski demikian, tak dapat dipungkiri banyak juga tantangan yang dihadapi.
“Banyak tantangannya karena setiap hari yang terjadi di KPK menjadi sorotan publik. Up and down-nya KPK pasti dirasakan setiap pegawai, tapi kita tidak boleh bergeser dari niat untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan UU,” pungkas Yuyuk.
Berawal dari Keluarga
Dihubungi terpisah, Koordinator Divisi Kampanye Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari meyakini erempuan bisa menjadi salah satu aktor atau ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Nilai-nilai antikorupsi bisa ditanamkan dalam lingkup yang paling kecil yakni di dalam keluarga. “Perempuan bisa memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran,” ujar perempuan yang kerap disapa Tari ini.
Menurut Tari, sesama kaum hawa juga bisa saling bekerjasama melawan korupsi itu sendiri dalam konteks perempuan yang berinteraksi di berbagai ranah publik. Aktivis ICW itu juga menekankan korban yang paling merasakan dampak dari korupsi itu perempuan.
Contoh kasus, ibu yang meninggal karena melahirkan akibat terkendala jalan rusak atau fasilitas kesehatan yang tidak memadai akibat anggaran pengerjaannya dikorupsi oknum pejabat. "Perempuan itu harus menjadi pendekar antikorupsi di manapun mereka berada. Baik di Pemerintahan, sektor swasta, ibu rumah tangga, mereka punya cara masing-masing untuk menyebarakan virus-virus anti korupsi," tandas Tari. (Pon)
