BJ Habibie, Sosok Reformis Sejati Peletak Dasar Demokrasi di Indonesia

MerahPutih.com - Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga setelah Soeharto memutuskan berhenti pada 21 Mei 1998.

Pada momen 20 tahun reformasi, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut dua TB Hasanuddin (Kang Hasan) mengatakan sosok BJ Habibie sebagai Sang Pendobrak dan sosok reformis sejati yang meletakkan pondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis di tengah gejolak disintegrasi bangsa.

Kang Hasan yang pernah menjadi ajudan BJ Habibie, sebagaimana dilansir Antara, mengatakan atmosfir reformasi yang dulu dirasakan tidak terlepas dari sosok yang dikenal jenius di bidang penerbangan yakni Habibie.

Menurut dia, Menteri Riset dan Teknologi dua periode pada masa orde baru itu adalah sosok reformis sejati yang telah berhasil meletakkan dasar kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis di tengah-tengah kondisi disintegrasi bangsa sekitar 20 tahun lalu.

"Pak Habibie, langsung mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis," kata Kang Hasan, usai bertemu Relawan Hasanah di Paguyuban Pasundan, di Kota Bandung, Senin (21/5)

Dia menilai, salah satu kebijakan BJ Habibie terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, merupakan langkah tepat untuk membongkar aksi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di masa orde baru.

Menurut dia, kedudukan pers sangat penting sebagai salah satu pilar dari demokrasi. "Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu pak Habibie. Mengapa?, karena berani membuka dan mengubah orde baru menjadi situasi yang lebih demokratis," katanya.

Kang Hasan memaparkan, langkah lain yang perlu diapresiasi dari Habibie untuk memberantas KKN adalah dengan dibentuknya tim khusus yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung untuk memburu koruptor.

"Walaupun secara praktis hasilnya kurang, secara politis niat baik itu sudah ada," kata Kang Hasan yang pernah menjabat Sekretaris Militer.

Dia menambahkan, sosok BJ Habibie juga berani mendobrak masalah ketatanegaraan dan pemerintahan yang penuh nepotisme, apalagi banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR yang menjadi pemicu terjadinya Kolusi.

"Saya berharap reformasi dikembalikan kepada khittahnya yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin," pungkasnya. (*)