Soroti Kotak Kosong saat Pilkada, DPR Khawatir Pj Kepala Daerah Terlalu Lama Memimpin

MerahPutih.com - Fenomena kotak kosong saat Pilkada di beberapa daerah menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan pilkada hakikatnya untuk memilih kepala daerah.

Dia tak ingin kepala daerah malah diisi Penjabat Kepala Daerah (PJ) selama lima tahun setelah pilkada karena yang menang adalah kotak kosong.

"Jadi Pj itu pada dasarnya tujuannya mengisi kekosongan, kalau lima tahun itu bukan (mengisi) kekosongan namanya," jelas Guspardi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/9).

Baca juga:

Polri dan Senkom Kolaborasi, Jaga Pilkada Serentak Tetap Sejuk dan Kondusif

Guspardi kemudian menyoroti banyaknya Pj kepala daerah saat ini karena Pilkada serentak 2024. Salah satu yang disorotinya karena Pj adalah kepala daerah yang dipilih pemerintah bukan rakyat.

“Pj itu pada dasarnya itu sesuatu yang tidak demokratis, bagaimanapun pasti masyarakat tidak setuju, tapi karena tidak ada jalan lain terpaksa aturan main yang mengatur tentang hal itu," tutur dia.

Guspardi menilai adanya Pj kepala daerah dapat merusak tujuan pilkada. "Enak benar bagi Pj untuk menjadi kepala daerah, orang berdarah-darah untuk mendapatkan kepala daerah," tuturnya.

Baca juga:

Pramono-Rano Temui JK Malam Ini, Minta Masukan Soal Pilkada Jakarta

Sebelumnya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan ada dua alternatif untuk pelaksanaan pilkada ulang, yakni satu tahun setelah pelaksanaan Pilkada 2024 atau lima tahun kemudian saat pelaksanaan Pilkada 2029.

Afif mengatakan KPU akan mengusulkan untuk pelaksanaan pilkada ulang di tahun depan. "Kami akan meminta konsultasi pembuat UU dalam hal ini apakah memungkinkan untuk diselenggarakan di tahun depan jika kotak kosongnya menang," ujarnya. (knu)