Sohibul Iman Sebut Pemilih PKS Dukung Anies jadi Capres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 Juni 2022
Sohibul Iman Sebut Pemilih PKS Dukung Anies jadi Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. ANTARA/Anggi Mayasari

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan survei internal terkait sosok calon presiden (capres) 2024. Hasilnya, mayoritas pemilih PKS mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres.

"Hasil survei, banyak pemilih PKS cenderung kepada Anies Baswedan," ucap Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohammad Sohibul Iman di Jakarta, Senin (20/6).

Baca Juga

Rampimnas Selesai Besok, Lusa Elite PKS Bakal Sambangi Markas NasDem

Namun, lanjut dia, selain nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terdapat pula nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Meskipun demikian, kata Sohibul, hasil survei itu belum dapat dipastikan sebagai bakal calon yang diusung. Dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas), akan disiapkan sesi.

Nantinya, panitia meminta kepada para ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) se-Indonesia untuk menyampaikan pendapat terkait dengan capres yang kondusif dan memberikan efek pada PKS.

"Kemungkinan mereka menyebutkan tiga nama," kata Sohibul dikutip Antara

Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan partai-partai mana yang kondusif untuk jadi koalisi PKS sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Baca Juga

Syaikhu: PKS Bakal Cari Mitra Koalisi yang Setara

Sohibul mengungkapkan PKS telah memutuskan dalam musyawarah Majelis Syuro, menokohkan Salim Segaf Aljufri menjadi tokoh nasional.

"Apakah tokoh nasional PKS menjadi capres atau cawapres atau king maker?" ujarnya.

Sohibul menuturkan, capres yang diusung PKS tidak selamanya harus menjadi kader partai. Mereka menginginkan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa menjadi capres tidak harus menjadi kader partai politik.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa gelaran rapat pimpinan nasional (rapimnas) merupakan momentum penyatuan langkah pemenangan Pemilu 2024.

"Rapimnas ini adalah bagian dari upaya penyatuan langkah dan strategi pemenangan pileg dan Pilpres 2024. Kami harus memanfaatkan sisa waktu 601 hari ini dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada kesatuan langkah dalam pemenangan," katanya saat membacakan laporan pada pembukaan rapimnas di Jakarta, Senin.

Rapimnas PKS yang berlangsung pada tanggal 20-21 Juni 2022 dihadiri unsur jajaran pengurus DPP PKS dan Ketua DPW PKS seluruh provinsi se-Indonesia. (*)

Baca Juga

Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Adapula sejumlah direksi dari Gojek ikut mengantarkan pemakaman korban.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Bagikan