Rampimnas Selesai Besok, Lusa Elite PKS Bakal Sambangi Markas NasDem

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 Juni 2022
Rampimnas Selesai Besok, Lusa Elite PKS Bakal Sambangi Markas NasDem

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politiknya pada Rapimnas DPP PKS 2022 di Jakarta, Senin (20/6/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elite Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) akan menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (22/6) mendatang.

Pertemuan itu digelar setelah rampung Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS 2022 pada Selasa (21/6) besok.

"Insyaallah akan bertemu dengan pimpinan NasDem, insyaallah akan ada pertemuan, disambut pimpinan NasDem, insyaallah Rabu siang," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di sela-sela Rapimnas PKS di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (20/6).

Baca Juga:

Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia

Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi serta Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman.

Meski demikian, Sohibul enggan membeberkan apakah pertemuan itu nantinya akan membicarakan koalisi dengan NasDem atau tidak. "Saya kira pembicaraan kita di hari Rabu tidak langsung ces pleng berkoalisi," ujar Sohibul.

Baca Juga:

Syaikhu: PKS Bakal Cari Mitra Koalisi yang Setara

Partai NasDem sebelumnya telah menjaring nama-nama bakal calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Penjaringan nama bakal capres tersebut dilakukan lewat forum rakernas yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Salah satu hasil Rakernas NasDem menghasilkan rekomendasi capres yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

PKS tak memungkiri salah satu nama yang muncul dari hasil Rakernas NasDem Anies Baswedan juga mendominasi hasil survei di internal PKS. Namun, kata Sohibul, keputusan pencalonan presiden dan koalisi ada pada pimpinan Majelis Syuro.

"Koalisi PKS keputusan Majelis Syuro, tentu ada cek sound untuk menyamakan persepsi, kalau ternyata bahwa komunikasi dengan NasDem ini kondusif, bisa jadi koalisi ke NasDem," kata Sohibul. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen PKS Sebut Rapimnas Momen Satukan Langkah untuk Pemenangan Pemilu 2024

#PKS #NasDem #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Indonesia
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Beredar dokumen pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelat Fraksi NasDem di DPR. Simak penjelasan detailnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Bagikan