Rampimnas Selesai Besok, Lusa Elite PKS Bakal Sambangi Markas NasDem

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 Juni 2022
Rampimnas Selesai Besok, Lusa Elite PKS Bakal Sambangi Markas NasDem

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politiknya pada Rapimnas DPP PKS 2022 di Jakarta, Senin (20/6/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elite Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) akan menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (22/6) mendatang.

Pertemuan itu digelar setelah rampung Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS 2022 pada Selasa (21/6) besok.

"Insyaallah akan bertemu dengan pimpinan NasDem, insyaallah akan ada pertemuan, disambut pimpinan NasDem, insyaallah Rabu siang," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di sela-sela Rapimnas PKS di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (20/6).

Baca Juga:

Sambut 3 Capres NasDem, PKS Siap Kolaborasi Merestorasi Indonesia

Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi serta Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman.

Meski demikian, Sohibul enggan membeberkan apakah pertemuan itu nantinya akan membicarakan koalisi dengan NasDem atau tidak. "Saya kira pembicaraan kita di hari Rabu tidak langsung ces pleng berkoalisi," ujar Sohibul.

Baca Juga:

Syaikhu: PKS Bakal Cari Mitra Koalisi yang Setara

Partai NasDem sebelumnya telah menjaring nama-nama bakal calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Penjaringan nama bakal capres tersebut dilakukan lewat forum rakernas yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Salah satu hasil Rakernas NasDem menghasilkan rekomendasi capres yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

PKS tak memungkiri salah satu nama yang muncul dari hasil Rakernas NasDem Anies Baswedan juga mendominasi hasil survei di internal PKS. Namun, kata Sohibul, keputusan pencalonan presiden dan koalisi ada pada pimpinan Majelis Syuro.

"Koalisi PKS keputusan Majelis Syuro, tentu ada cek sound untuk menyamakan persepsi, kalau ternyata bahwa komunikasi dengan NasDem ini kondusif, bisa jadi koalisi ke NasDem," kata Sohibul. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen PKS Sebut Rapimnas Momen Satukan Langkah untuk Pemenangan Pemilu 2024

#PKS #NasDem #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan