Sofyan Djalil Bersyukur Digantikan oleh Hadi Tjahjanto

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Juni 2022
Sofyan Djalil Bersyukur Digantikan oleh Hadi Tjahjanto

Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022 Sofyan Djalil saat serah terima jabatan dengan penerusnya Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6). Mantan Panglima TNI periode 2017-2021 menggantikan menteri sebelumnya Sofyan Djalil.

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengaku bersyukur begitu mengetahui penggantinya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN adalah Hadi Tjahjanto. Menurut Sofyan Djalil, Hadi merupakan sosok yang sangat berdedikasi pada negara.

"Saat saya dipanggil Bapak Presiden dan saya tanya, bahwa pengganti saya adalah Pak Hadi, spontan saya alhamdulillah, Pak. Two thumbs up, Pak," kata Sofyan menceritakan perbincangannya saat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (14/6) lalu.

Baca Juga:

Anggota DPR Harap Ketegasan Hadi Tjahjanto Bisa Berantas Mafia Tanah

Sofyan mengatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Hadi Tjahjanto adalah orang yang dapat diandalkan dalam memimpin Kementerian ATR/BPN.

"Pak Hadi adalah orang yang baik, seorang prajurit sejati yang berdedikasi kepada kebaikan bangsa. Insyaallah akan memimpin kementerian ini menjadi lebih baik,” kata Sofyan Djalil, dikutip Antara.

Sofyan menjelaskan, masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan pada Kementerian ATR/BPN, salah satu di antaranya adalah reforma agraria yang beberapa waktu lalu baru diselenggarakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Wakatobi.

"Reforma agraria sebelumnya memang agak lemah, namun kita maju dalam hal legalisasi aset. Dari segi sertifikat yang kita keluarkan hari ini alhamdulillah sudah lebih dari 80 juta,” kata Sofyan.

Selain itu, PR lainnya yang harus diselesaikan menurut Sofyan adalah memerangi mafia tanah. Dia menyebut, saat ini Kementerian ATR/BPN dibantu dari kepolisian dan kejaksaan.

Baca Juga:

Hadi Tjahjanto-Raja Juli Antoni Diharapkan Selesaikan Konflik Agraria

Menteri ATR/Kepala BPN yang baru Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan terima kasihnya atas kerja yang telah dilakukan oleh Sofyan Djalil sebelumnya. Dia mengatakan akan meneruskan dan menyelesaikan program yang sudah ada.

"Prestasi yang sudah ditunjukkan Bapak Sofyan Djalil salah satunya adalah ketika membagikan sertifikat. Presiden menargetkan dan Pak Sofyan Djalil tepat sesuai dengan target dari Pak Presiden. Dan saat ini sudah mencapai 80 juta sertifikat,” kata Hadi.

Dia mengatakan, akan meneruskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga terselesaikan sesuai target.

"Inilah yang akan saya teruskan nantinya. Target 126 juta itu harus tercapai. Walaupun dari sisa 80 juta itu masih terdapat status-status yang perlu kita lihat turun langsung ke lapangan,” katanya.

Hadi mengatakan kepada jajarannya untuk bekerja menyelesaikan berbagai program dan permasalahan pertanahan baik dari Direktorat Jenderal di kementerian maupun Kanwil BPN di tiap daerah.

“Saya yakin permasalahan ini dapat terselesaikan. Dan pasukan-pasukan khusus kita adalah yang ada di lapangan, adalah para Kanwil BPN yang benar-benar harus mengawal proses ini dengan baik membantu para dirjen yang ada di pusat. Itu semua akan kita kerjakan,” tegas Hadi Tjahjanto. (*)

Baca Juga:

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Target Bereskan Masalah Sertifikat Tanah hingga IKN

#Sofyan Djalil #Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil #Hadi Tjahjanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usia ke-79 tahun, Sabtu (5/10).
Frengky Aruan - Jumat, 04 Oktober 2024
Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa
Indonesia
Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah
Hasil analisa sementara yang diterima Kemenko Polhukam, data NPWP yang bocor ke publik itu banyak yang tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
Wisnu Cipto - Senin, 23 September 2024
Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah
Indonesia
Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengingatkan bahwa netralitas penting untuk dijaga oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) lain seperti TNI dan Polri.
Frengky Aruan - Selasa, 30 Juli 2024
Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas
Indonesia
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta pimpinan TNI dan Polri tidak melakukan rotasi pejabat di daerah jelang Pilkada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juli 2024
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Indonesia
TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut usulan revisi UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 39 poin C itu masih dalam tahap pembahasan.
Frengky Aruan - Rabu, 17 Juli 2024
TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan
Indonesia
DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis
TNI diketahui mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf C dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis
Indonesia
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Indonesia
Kementerian dan Lembaga Diminta Cadangkan Data, Menko Hadi: Ini Mandatori
Hadi juga mengupayakan adanya perlindungan data yang berlapis
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 Juli 2024
Kementerian dan Lembaga Diminta Cadangkan Data, Menko Hadi: Ini Mandatori
Indonesia
Periksa Jalur Mudik Sejak Dini, Kapolri Ingin Redam Fatalitas Kecelakaan
5.784 pos untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 April 2024
Periksa Jalur Mudik Sejak Dini, Kapolri Ingin Redam Fatalitas Kecelakaan
Indonesia
Menkopolhukam Tegaskan Situasi Nasional Kondusif Pascapemilu
Intelijen baik dari BIN, BAIS, terus memantau perkembangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Maret 2024
Menkopolhukam Tegaskan Situasi Nasional Kondusif Pascapemilu
Bagikan