Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juli 2024
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024

Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto. (Dok. Kemenkopolhukam)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan TNI dan Polri diminta tidak melakukan rotasi pejabat di daerah selama gelaran Pilkada 2024. Permintaan ini disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Kami mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan pilkada serentak selesai," kata Hadi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7).

Hadi mengungkapkan hal itu agar segala kesiapan Pilkada 2024 yang sudah direncanakan bisa berjalan baik.

"Supaya apa yang direncanakan, anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik," ujarnya.

Baca juga:

KPU Gandeng TNI-Polri untuk Bantu Keamanan dan Distribusi Logistik Pilkada 2024

Lebih lanjut, Hadi juga menekankan aparat penegak hukum yakni TNI dan Polri berkewajiban untuk memberikan keamanan selama tahapan Pilkada 2024.

Selain itu, dia memperingatkan aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas.

"Aparat keamanan TNI Polri, selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri," jelas purnawirawan Marsekal TNI AU ini.

Mantan Panglima TNI ini mengingatkan ancaman polarisasi sosial dan politik menjelang Pilkada Serentak 2024.

“Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan ancaman baik ancaman misinformasi dan polarisasi sosial, politik dan akan mengganggu proses demokrasi, apabila kita tidak lakukan mitigasi,” jelas Hadi.

Baca juga:

Ancaman Kekerasan Politik saat Pilkada 2024, DPR Minta TNI Turun Tangan

Karena itu, Hadi mengatakan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, semua pihak harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik Kementerian dan Lembaga atau instansi melalui sinergitas.

“Semua mesti menyamakan persepsi selesai sebelum pelaksanaan pilkada serentak nantinya di bulan November Tahun 2024,” jelas Hadi yang memakai batik lengan panjang ini.

Baca juga:

Mabes Polri Perintahkan Kapolres Turun ke Lapangan Dinginkan Suasana Pilkada 2024

Seperti diketahui, berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024, pilkada serentak ini akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Pemilihan kepala daerah akan berlangsung di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. (knu)

#Pilkada 2024 #Menkopolhukam #Hadi Tjahjanto #Listyo Sigit Prabowo #Jenderal Agus Subiyanto #TNI #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Pendampingan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Bagian dari Rakyat, Harus Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI dan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. Ia menyebut kedua institusi harus selalu hadir membantu masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Bagian dari Rakyat, Harus Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Indonesia
Bareskrim Bongkar Sindikat Pencurian BTS, Biang Kerok Hilang Sinyal di Jabodetabek Bikin Rugi Capai Rp 60 Miliar
Polisi telah menangkap sejumlah tersangka dan menyita 38 unit modul BTS beserta barang bukti lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Bareskrim Bongkar Sindikat Pencurian BTS, Biang Kerok Hilang Sinyal di Jabodetabek Bikin Rugi Capai Rp 60 Miliar
Indonesia
Belum Pernah Dicecar Polri, Pemeriksaan Pertama Tersangka Eks Jampidsus Ditekel Kejagung Hari Ini 
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah jalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Kejagung. Polri serahkan barang bukti Rp467 miliar dan 74 kg emas.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Juli 2026
Belum Pernah Dicecar Polri, Pemeriksaan Pertama Tersangka Eks Jampidsus Ditekel Kejagung Hari Ini 
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi Madiun, 7 Prajurit TNI Dilaporkan Terluka, 1 Gugur
Ledakan gudang amunisi Puspalad di Madiun menewaskan 1 prajurit TNI dan melukai 7 lainnya. Penyebab masih diselidiki, RSUD Caruban dijaga ketat, evakuasi terus dilakukan.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi Madiun, 7 Prajurit TNI Dilaporkan Terluka, 1 Gugur
Indonesia
Perpres Pengamanan Jaksa Disorot, Imparsial Minta Pemerintah Evaluasi Aturan dan Perjelas Peran TNI-Polri
Imparsial meminta pemerintah mengevaluasi Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang pengamanan jaksa. Nilai pembagian kewenangan TNI dan Polri perlu diperjelas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Perpres Pengamanan Jaksa Disorot, Imparsial Minta Pemerintah Evaluasi Aturan dan Perjelas Peran TNI-Polri
Indonesia
Naik Turun Status Tersangka Eks Jampidsus, Kejagung: Bukan Gugur, Tapi Lagi Dipelajari
Status eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto turun jadi saksi di Sprindik Kejagung
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Naik Turun Status Tersangka Eks Jampidsus, Kejagung: Bukan Gugur, Tapi Lagi Dipelajari
Indonesia
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Kerja sama tersebut dibutuhkan, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Indonesia
DPR Anggap Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Bukti Hubungan Tetap Solid
Sinergi antarlembaga penting untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk di bidang penegakan hukum dan keamanan.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Anggap Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Bukti Hubungan Tetap Solid
Bagikan