Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di sisa masa jabatan hingga 2024 mendatang. Ada dua nama yang tak asing di telinga yakni Hadi Tjahjanto dan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Hadi Tjahjanto yang merupakan mantan Panglima TNI mengisi pos menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang sebelumnya dijabat Sofyan Djalil. Lalu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi.
Jokowi juga melantik 3 wakil menteri baru, yaitu Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).
Baca Juga:
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Target Bereskan Masalah Sertifikat Tanah hingga IKN
Namun, yang jadi pertanyaan kenapa Jokowi mempercayai Hadi sebagai Menteri ATR/BPN. Apakah ini langkah Jokowi untuk mengamankan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser, Kalimantan?
Menurut pengamat agraria Iwan Nurdin, dipilihnya Hadi jadi Menteri ATR/BPN ini tidak ada kaitannya dengan soal pertanahan. Terlebih untuk mengamankan pembangunan ibu kota baru.
"Jadi saya tidak melihat ada hubungan dengan agrarianya, dan bukan pertimbangannya," papar Iwan saat dikonfirmasi Merahputih.com, Rabu (15/6).
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Zulhas dan Hadi Tjahjanto Turun Langsung ke Lapangan
Sebab menurutnya, posisi Menteri ATR yang diserahkan Hadi dan wakilnya kader PSI Raja Juli Antoni ini menjadi pesan, bukan sebagai agenda agraria atau masalah pertanahan yang jadi pertimbangan.
Penunjukan keduanya itu, kata Iwan, hanya murni politik "bagi-bagi kekuasaan" untuk tim inti Presiden Jokowi yang belum mendapatkan jatah.
"Murni konsolidasi kekuasaan saja, sama persis dengan reshuffle Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan)," paparnya.
Kendati demikian, Iwan berharap Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni bisa belajar dengan cepat soal pertanahan dan berkomitmen untuk menjalankan reformasi agraria. Paling penting, lanjutnya, mereka dapat menyelesaikan masalah agraria yang sudah lama ada di tubuh Kementerian ATR/BPN.
"Menyelesaikan konflik agraria yang terkatung selama Sofyan Djalil menjabat," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Sepak Terjang Hadi Tjahjanto, dari 'Udara' ke 'Tanah' Jawab Tantangan Baru Jokowi
