KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap adil dan netral dalam pilkada 2024.
"Harus on the track, ada tugas dan fungsi kewenangannya dan harus juga bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilihnya setiap masyarakat," kata Hadi dikutip Antara, Selasa (9/7).
Tidak hanya KPU saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga diminta Hadi agar bersikap netral selama pilkada 2024.
Baca juga:
Pemberhentian Hasyim Asy’ari dari Kursi Ketua KPU, DPR: Memastikan Etika Dijunjung dalam Demokrasi
Menurut Hadi, lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin memanfaatkan hak pilihnya.
Menko Polhukam mengatakan lembaga-lembaga independen ini juga memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan peraturan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Hal tersebut lah, kata Hadi, yang membuat KPU harus independen demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dalam pemilu.
Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU dan seluruh peserta pemilu.
Baca juga:
KPU Kota Tangsel Sebut Coklit Data Warga di Pilkada Sudah Capai 50 Persen
Dengan bersinerginya lembaga-lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP, Hadi yakin pilkada tahun ini akan berjalan dengan aman dan lancar.
"Kita harus dapat mewujudkan bahwa pilkada aman dan damai dengan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan," kata dia.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Hadi juga berharap seluruh instansi bisa menyamakan pandangan dan program untuk memastikan pilkada 2024 berjalan kondusif.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
BG Tekankan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme di Momen Hari Pahlawan

Wamenko Polkam: Pilkada Masuk 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo

Sifat Modern dan Adaptif Faktor Keberhasilan TNI Jaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa

Menko Polhukam Klaim Banyak Data NPWP yang Bocor ke Publik Isinya Salah

Penyelenggara hingga ASN Diingatkan untuk Netral agar Pilkada 2024 Berintegritas

Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024

Menko Polhukam Minta Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri Berperan Amankan Pilkada

TNI Ingin Aturan Larangan Berbisnis Dihapus, Menkopolhukam Masih Tunggu Masukan

DIM RUU TNI Bahas Usul Penghapusan Pasal Larangan Tentara Berbisnis

Pemerintah Jamin Revisi UU TNI dan Polri Tidak Labrak Putusan MK
