Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat aset barang rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp24,27 miliar kepada 4 institusi, yakni Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Kementerian ATR melakukan antisipasi agar ke depannya tidak ada masyarakat yang mengalami kasus seperti Nirina Zubir.

"Pemberian penganugerahan ini merupakan tanda kehormatan dan respek Polri terhadap kedua kementerian," kata Idham Azis

"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.

Yulia memastikan hasil pemeriksaan RSPAD sudah selesai

"Saya lihat CV-nya, saya baru ketemu secara personal baru tadi, CV-nya hampir sama dengan saya. 'He fought his own way from the very bottom to the top'," kata Sofyan

"Kalau tidak dimulai, kapan lagi? Karena inisiasi mengembangkan ibu kota kan sudah lama. Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan terkait lokasi ibu kota sampai saat ini pemerintah masih menunggu hasil kajian. Sehingga, lokasi dipindahkannya ibu kota belum dapat dipastikan ke provinsi mana.

Ancaman pencopotan itu sebenarnya sudah dilakukan berkali-kali bahkan setiap kali ketika acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dilakukan di berbagai daerah

Menteri Sofya diperiksa setelah Ahok, tepatnya pertengahan bulan februari

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Metro Jaya akan memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil

Anies Baswedan mengakui draft surat yang akan dilayangkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Surat permohonan dikirim untuk membatalkan tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D, dan G.

Sofyan mengungkapkan, masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan program sertifikasi tanah.