Diancam Dicopot Jokowi, Menteri Ini Malah Senyum-Senyum

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Sofyan Djalil dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN jika tak mampu memenuhi target sertifikasi tanah untuk rakyat.

"Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini 7 juta (sertifikat) kalau enggak bisa ganti, saya copot," kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Ancaman pencopotan itu sebenarnya sudah dilakukan berkali-kali bahkan setiap kali ketika acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dilakukan di berbagai daerah.

Menteri Sofyan Djalil sendiri hanya tersenyum-senyum ketika mendengar pidato Presiden tersebut.

"Menterinya juga nyuruh ke Kanwil BPN-nya kalau enggak sampai target copot juga. Kerja kalau enggak seperti itu ya enggak rampung-rampung," ujar Jokowi dilansir Antara.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan betapa persoalan sengketa lahan menjadi momok di negeri ini.

Presiden saat kunjungan kerja ke berbagai daerah selama ini mengaku selalu mendapatkan keluhan terkait sengketa lahan. Sengketa lahan terjadi karena belum dimilikinya sertifikat oleh seseorang.

"Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa karena rakyat belum pegang tanda bukti hak atas tanah. Kalau sudah pegang mau apa. Sudah enggak bisa apa-apa," tuturnya.

Presiden pada kesempatan itu berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat untuk menjaga sertifikat dengan baik serta memperhitungkan dengan cermat jika akan mengagunkan sertifikat ke bank.

Jokowi juga menyempatkan berdialog singkat dengan tiga perwakilan masyarakat dan memberikan quiz sederhana kemudian menghadiahkan sepeda kepada mereka.

Dalam kesempatan yang sama diserahkan 15.000 sertifikat kepada masyarakat di wilayah Bogor meliputi empat kecamatan.

Tahun lalu 5 juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat, tahun ini ditargetkan jumlah itu naik menjadi 7 juta sertifikat kemudian menjadi 9 juta sertifikat dapat diserahkan kepada masyarakat pada 2019. (*)