Soal Usulan Duet Puan-Anies, PDIP Sindir Bahlil

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 13 Juli 2022
Soal Usulan Duet Puan-Anies, PDIP Sindir Bahlil

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengusulkan duet Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, duet tersebut berpotensi menang satu putaran.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil secara spontan saat menjadi pembicara dalam acara rilis hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia secara daring, Senin (11/7).

Baca Juga:

PDIP DKI Sebut JIS jadi Stadion Politik Anies Baswedan

Menanggapi itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto menyatakan usulan tersebut sah-sah saja, namun dia memastikan PDIP hingga saat ini belum mempunyai pasangan capres-cawapres.

"Jadi kalau orang bersurvei gothak gathuk (ikut campur), ini pasangan dengan ini, itu pasangan dengan ini, ya monggo-monggo saja, namanya juga survei," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).

Ia menegaskan, penentu pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Karena itu, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati untuk menentukan capres-cawapres di Pilpres 2024.

"PDIP belum punya calon hari ini, sampai hari ini belum menetapkan calonnya siapa. Dan untuk calonnya siapa, capres-cawapresnya siapa, ya Ibu Ketum," tegas dia.

Baca Juga:

Sentil Zulhas, Politikus PDIP: Jangan Manfaatkan Situasi

Ketua Komisi III DPR ini juga mempertanyakan kapasitas Menteri Bahlil berbicara soal duet Puan-Anies. Bahkan, Bahlil menyebutkan duet tersebut bakal menang satu putaran di Pilpres 2024.

"Dasarnya kan dari survei dia (Bahlil), kalau statement seseorang, kita bicara Bahlil itu sebagai apa? Standing position-nya sebagai apa Bahlil? Pak Bahlil sekarang adalah menteri investasi, BKPM, betul ya? Lah, statement bahas capres-cawapres itu masuk akal enggak? Ya itu mari kita coba dudukkan," imbuhnya.

Apalagi, kata Bambang, Bahlil belum pernah mengikuti kontestasi politik mulai dari Pileg, Pilkada dan Pilpres. Karena itu, menurut politikus senior PDIP ini tidak pada tempatnya Bahlil membahas capres-cawapres.

"Mohon izinlah, Pak Bahlil belum pernah ikut pemilihan untuk elektoral, apakah dia anggota dewan, juga enggak pernah dia elektoral, apakah dia calon pilkada juga belum pernah, capres-cawapres juga belum pernah. Artinya dia belum pernah mengikuti proses elektoral yang diperintahkan oleh undang-undang," tutup Bambang. (Pon)

Baca Juga:

Koalisi PKB-Gerindra Dinilai belum Cukup Kuat Ungguli PDIP

#PDIP #Puan Maharani #Pilpres #Pilpres 2024 #Anies Baswedan #Megawati Soekarnoputri #Capres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan