Koalisi PKB-Gerindra Dinilai belum Cukup Kuat Ungguli PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 Juli 2022
Koalisi PKB-Gerindra Dinilai belum Cukup Kuat Ungguli PDIP

Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (18/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) belum memutuskan berkoalisi dengan parpol lain dalam menyongsong Pemilu 2024. Namun, PDIP terus menjalin komunikasi politik dengan parpol lain untuk membuka kans kerja sama.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum cukup kuat mengungguli PDIP.

Baca Juga

Dewan Syuro PKB Angkat Bicara soal Konflik Cak Imin Vs Yenny Wahid

"Dua parpol itu digabung masih belum mampu ungguli PDIP, terlebih jika PDIP menarik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), maka praktis Gerindra PKB makin kesulitan bernapas," kata Dedi kepada wartawan, Rabu, (6/7).

Apalagi, kata Dedi, jika PKB tetap berkukuh untuk menduetkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Terlebih jika tetap usung Muhaimin, yang notabene miliki elektabilitas rendah," ujarnya.

Baca Juga

PKB dan Gerindra Selaraskan Langkah Pengurus Daerah

Menurut Dedi, PDIP masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Partai berlogo banteng moncong putih itu disebut tetap menjadi parpol paling kuat sehingga diperlukan oleh mitra koalisi.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah menugaskan putrinya, Puan Maharani untuk menjajaki koalisi dengan partai politik lain.

"Untuk itu tugas khusus yang diberikan Puan Maharani bisa saja menjadi peluang Gerindra-PKB merapat ke PDIP, atau jikapun tidak, bisa saja koalisi KIB yang bergabung ke PDIP," pungkas Dedi. (Pon)

Baca Juga

Waketum PKB Bicara soal Peluang Usung Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024

#Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Gerindra #PDIP #Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
DPRD Gerindra meminta operasional RDF Rorotan dihentikan sementara. Sebab, RDF Rorotan dinilai masih menimbulkan bau.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Bagikan