Koalisi PKB-Gerindra Dinilai belum Cukup Kuat Ungguli PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 Juli 2022
Koalisi PKB-Gerindra Dinilai belum Cukup Kuat Ungguli PDIP

Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (18/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) belum memutuskan berkoalisi dengan parpol lain dalam menyongsong Pemilu 2024. Namun, PDIP terus menjalin komunikasi politik dengan parpol lain untuk membuka kans kerja sama.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum cukup kuat mengungguli PDIP.

Baca Juga

Dewan Syuro PKB Angkat Bicara soal Konflik Cak Imin Vs Yenny Wahid

"Dua parpol itu digabung masih belum mampu ungguli PDIP, terlebih jika PDIP menarik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), maka praktis Gerindra PKB makin kesulitan bernapas," kata Dedi kepada wartawan, Rabu, (6/7).

Apalagi, kata Dedi, jika PKB tetap berkukuh untuk menduetkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Terlebih jika tetap usung Muhaimin, yang notabene miliki elektabilitas rendah," ujarnya.

Baca Juga

PKB dan Gerindra Selaraskan Langkah Pengurus Daerah

Menurut Dedi, PDIP masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Partai berlogo banteng moncong putih itu disebut tetap menjadi parpol paling kuat sehingga diperlukan oleh mitra koalisi.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah menugaskan putrinya, Puan Maharani untuk menjajaki koalisi dengan partai politik lain.

"Untuk itu tugas khusus yang diberikan Puan Maharani bisa saja menjadi peluang Gerindra-PKB merapat ke PDIP, atau jikapun tidak, bisa saja koalisi KIB yang bergabung ke PDIP," pungkas Dedi. (Pon)

Baca Juga

Waketum PKB Bicara soal Peluang Usung Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024

#Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Gerindra #PDIP #Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Bagikan