PDIP DKI Sebut JIS jadi Stadion Politik Anies Baswedan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 Juli 2022
PDIP DKI Sebut JIS jadi Stadion Politik Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (tengah) saat sampai di JIS untuk menunaikan Shalat Idul Adha 1443 Hijriah, Ahad (10/7/2022). ANTARA/ Walda

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Salat Idul Adha di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Minggu (10/7). Namun, kegiatan keagamaan ini mendapatkan kritik dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menilai pelaksanaan salat Id di JIS sebagai ajang politik Gubernur Anies Baswedan menyongsong Pilpres 2024.

Baca Juga

Salat Idul Adha di JIS, Anies Baswedan Bawa Anak Istri

"Ya memang JIS itu kan dijadikan gelanggangnya atau stadion politiknya pak Anies menyongsong 2024. Itu memang stadion politiknya pak Anies," ujar Gembong di Jakarta, Selasa (12/7)

Gembong melanjutkan, mestinya stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu hanya sebagai tempat untuk pertandingan sepak bola. Namun, Anies sudah dua kali menjadikan JIS sebagai tempat salat Id saat Idul Adha dan Idul Fitri.

"Pertanyannya, apa tidak boleh salat Id di Stadion? Ya boleh, tapi kan enggak elok saja," jelas Gembong.

Baca Juga

Buka Suara soal Perubahan Status PPKM, Anies Imbau Warga Segera Vaksin Booster

Daripada salah kaprah, kata Gembong, lebih baik Anies membangun masjid ketimbang stadion. Dengan demikian, Jakarta jadi mempunyai tempat ibadah bagi umat Islam berkapasitas banyak orang.

"Kenapa selama lima tahun tidak membangun masjid yang besar? Logikanya kan gitu saja. Jangan nanti dibalik-balik, jangan sampai dibalik-balik. Salatnya di stadion, nanti olahraganya di masjid, kan enggak baik kalau dibalik-balik. Ini jadi jokes, guyonannya kan begitu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Ajak Masyarakat Jakarta Salat Idul Adha di JIS

#Jakarta International Stadion (JIS) #Anies Baswedan #Gembong Warsono #PDIP #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Olahraga
Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun
Persija harus ‘mengungsi’ sementara waktu karena JIS akan menjadi tempat konser boyband Korea Selatan, NCT, pada 27 dan 28 September mendatang.
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan