Soal Saham Bir, PDIP Minta Anies Jangan Adu Domba Rakyat dengan DPRD

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 Maret 2019
Soal Saham Bir, PDIP Minta Anies Jangan Adu Domba Rakyat dengan DPRD

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sejumlah massa PA 212 dan FPI akan menggelar aksi demo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (8/3) siang. Aksi itu meminta DPRD DKI Jakarta tidak menghalangi Gubernur DKI Anies Baswedan dalam upaya menjual saham bir di PT Delta Djakarta.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan mengatakan seharusnya Anies tak mengadu domba masyarakat dengan dewan legislatif Kebon Sirih terkait soal saham bir.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan

"Gubernur Anies jangan mengadu domba rakyat dengan DPRD. ini di negara kesatuan RI yang berdasarkan pancasila, jangan mengadu domba masyarakat atas dasar halal tidak halal, haram tidak haram," kata Pantas di Jakarta, Jumat (8/3).

Perusahaan penyalur minuman beralkohol ini memiliki sejarah cukup panjang, tercatat perusahaan ini berdiri sejak tahun 1932 dengan Archipel Brouwerij NV.

Kemudian perusahaan milik pengusaha Jerman ini dibeli perusahaan Belanda, lalu berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij. Kemudian pada 1970, resmi menggunakan nama PT Delta Djakarta dan sebagian sahamnya milik Pemprov DKI di era Ali Sadikin.

Dengan begitu, menurut dia, saham bir itu dari dahulu tidak pernah ada beban APBD terhadap PT Delta Djakarta dan tidak ada modal peryertaan daerah.

"Artinya PT ini sudah mandiri dan setiap tahun dia memberikan kontribusi ke PAD daerah," ungkapnya

Seperti diketahui, pelepasan saham bir di PT Delta Djakarta kembali berpolemik. Lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersitegang dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo pun tak setuju bila Anies melepas saham bir di PT Delta. Padahal kata dia, dari kepemilikan saham bir itu Pemprov DKI Jakarta mendatangakan deviden hingga Rp 50 Miliar per tahun.

Caption

Tak tinggal diam, Anies lantas mengancam membuka kedok DPRD ke masyarakat bahwa dewan legislatif Kebon Sirih ingin memiliki saham di perusahaan minuman keras. Ingin punya pengahasilan dari hasil menjual minuman beralkohol.

"Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3). (Asp).

#DPRD DKI Jakarta #Saham Bir DKI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Bagikan