Soal Saham Bir, PDIP Minta Anies Jangan Adu Domba Rakyat dengan DPRD

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 Maret 2019
Soal Saham Bir, PDIP Minta Anies Jangan Adu Domba Rakyat dengan DPRD

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah massa PA 212 dan FPI akan menggelar aksi demo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (8/3) siang. Aksi itu meminta DPRD DKI Jakarta tidak menghalangi Gubernur DKI Anies Baswedan dalam upaya menjual saham bir di PT Delta Djakarta.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan mengatakan seharusnya Anies tak mengadu domba masyarakat dengan dewan legislatif Kebon Sirih terkait soal saham bir.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan

"Gubernur Anies jangan mengadu domba rakyat dengan DPRD. ini di negara kesatuan RI yang berdasarkan pancasila, jangan mengadu domba masyarakat atas dasar halal tidak halal, haram tidak haram," kata Pantas di Jakarta, Jumat (8/3).

Perusahaan penyalur minuman beralkohol ini memiliki sejarah cukup panjang, tercatat perusahaan ini berdiri sejak tahun 1932 dengan Archipel Brouwerij NV.

Kemudian perusahaan milik pengusaha Jerman ini dibeli perusahaan Belanda, lalu berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij. Kemudian pada 1970, resmi menggunakan nama PT Delta Djakarta dan sebagian sahamnya milik Pemprov DKI di era Ali Sadikin.

Dengan begitu, menurut dia, saham bir itu dari dahulu tidak pernah ada beban APBD terhadap PT Delta Djakarta dan tidak ada modal peryertaan daerah.

"Artinya PT ini sudah mandiri dan setiap tahun dia memberikan kontribusi ke PAD daerah," ungkapnya

Seperti diketahui, pelepasan saham bir di PT Delta Djakarta kembali berpolemik. Lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersitegang dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo pun tak setuju bila Anies melepas saham bir di PT Delta. Padahal kata dia, dari kepemilikan saham bir itu Pemprov DKI Jakarta mendatangakan deviden hingga Rp 50 Miliar per tahun.

Caption

Tak tinggal diam, Anies lantas mengancam membuka kedok DPRD ke masyarakat bahwa dewan legislatif Kebon Sirih ingin memiliki saham di perusahaan minuman keras. Ingin punya pengahasilan dari hasil menjual minuman beralkohol.

"Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3). (Asp).

#DPRD DKI Jakarta #Saham Bir DKI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Bagikan