Soal Polemik Penyadapan di KUHAP Baru, Wamenkum: Tidak Bisa Dilakukan Sebelum Ada UU Baru

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Soal Polemik Penyadapan di KUHAP Baru, Wamenkum: Tidak Bisa Dilakukan Sebelum Ada UU Baru

Eddy Hiariej saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kemenkumham, Senin (4/12). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej meluruskan polemik terkait pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 136 ayat (2) UU KUHAP ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyadapan akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Artinya, selama undang-undang khusus tentang penyadapan belum dibentuk, maka penyadapan tidak dapat dilakukan untuk tindak pidana umum.

“Satu hal yang saya juga mangkel banget baca di berita soal penyadapan. Penyadapan itu hanya satu pasal, dalam melakukan kewenangannya, penyidik, penuntut umum, hakim dapat memerintahkan penyadapan,” kata Eddy dalam kuliah hukum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional’ di Jakarta, Selasa (23/12)

"Ayat 2 penyadapan diatur dalam undang undang tersendiri, artinya apa? Selama belum ada undang undang penyadapan, penyadapan tidak bisa dilakukan," sambung Eddy.

Meskipun demikian, Eddy menegaskan bahwa pengecualian tetap berlaku bagi lembaga yang memiliki dasar hukum khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), misalnya, tetap dapat melakukan penyadapan karena kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam undang-undang masing-masing.

Baca juga:

RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026

“Kalau KPK boleh, BNN boleh, itu karena mereka punya undang-undang sendiri. Tapi untuk kejahatan umum, itu tidak bisa,” ujarnya.

Eddy juga menekankan bahwa pengaturan penyadapan melalui undang-undang tersendiri bukan kehendak pemerintah maupun DPR. Ketentuan tersebut merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan pengujian Undang-Undang KPK.

“Putusan MK menyatakan penyadapan harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Karena itu sekarang Komisi I DPR memasukkan RUU Penyadapan dalam Prolegnas,” jelasnya.

Selain isu penyadapan, Eddy juga meluruskan kekeliruan pemahaman publik terkait teknik penyidikan khusus seperti penyamaran, pembelian terselubung, dan distribusi yang diawasi. Ia menegaskan teknik tersebut tidak berlaku umum dan hanya diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

“Jadi tidak bisa untuk kasus pencurian ayam lalu polisi menyamar atau melakukan pembelian terselubung. Itu hanya untuk tindak pidana narkotika,” tegas Eddy.

Ia berharap masyarakat dan media membaca secara utuh norma dan penjelasan dalam KUHAP agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang menyesatkan publik. (Pon)

#Penyadapan #KUHAP #Wakil Menteri Hukum #Eddy Hiariej
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
SETARA Institute Dorong Penguatan Pengawasan Penggunaan Kewenangan Penyadapan
Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kewenangan tersebut dijalankan sesuai hukum dan tidak mengancam hak-hak warga negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
SETARA Institute Dorong Penguatan Pengawasan Penggunaan Kewenangan Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden, Pemerintah Disarankan Bentuk Lembaga Independen Pengawas Intersepsi
Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang memastikan kewenangan intersepsi komunikasi tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden, Pemerintah Disarankan Bentuk Lembaga Independen Pengawas Intersepsi
Tekno
Ponsel Diduga Disadap? Jangan Panik, Ikuti 7 Langkah Pertama untuk Melindungi Data Pribadi
HP diduga disadap? Jangan panik. Kenali 7 langkah mengamankan ponsel, mengganti kata sandi, memeriksa aplikasi, hingga melindungi data pribadi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Ponsel Diduga Disadap? Jangan Panik, Ikuti 7 Langkah Pertama untuk Melindungi Data Pribadi
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Bagikan