Pemilu 2019

Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 17 Desember 2018
 Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi

Sekjen PKS Mustafa Kamal (Foto: PKS.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara menanggapi perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Sekjen PKS, Mustafa Kamal menyebut perusakan itu sebagai bentuk premanisme politik.

"Sangat memprihatinkan ya. Jadi di tengah situasi kondisi berdemokrasi yang semakin dewasa dan berkualitas masih ada cara cara preman seperti itu. Saya kira ini premanisme politik yang harus disudahi," kata Mustafa
usai menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center, Jawa Barat, Senin (17/12).

Mustafa meminta aparat penegak hukum proaktif menyikapi perusakan atribut partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Atirbut Partai Demokrat dirusak di Pekanbaru
Baliho SBY dan atribut Partai Demokrat dirusak. Foto: @AndiArief_

"Karena kalau memang itu perusakan dari alat peraga yang resmi itu kan artinya sudah mengandung unsur-unsur yang mengarah ke pidana," ujar dia.

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya membeberkan pengakuan pelaku perusakan yang berhasil ditangkap.

Andi mengatakan bahwa pelaku perusakan mengaku disuruh oleh seseorang bernama Budi Yoto. Menurutnya, Budi Yoto merupakan adik seorang caleg PDI Perjuangan.

Menanggapi pernyataan Andi Arief itu, Mustafa meminta kepolisian berani mengusut bila bukti-buktinya mengarah ke partai politik yang saat ini sedang berkuasa.

"Harus diusut dan ditegakan hukumnya. Itu bukan soal berkuasa tidak berkuasa ini masalah hukum," tegas Mustafa.

Aparat penegak hukum, lanjut dia, tidak boleh pandang bulu dalam menindak suatu perkara pidana meskipun pelaku perusakan tersebut berafiliasi dengan partai penguasa.

"Jangan masukin politik ke wilayah hukum. Jangan masukan hukum ke wilayah politik. Kalau pembagian itu terjadi secara dewasa negara ini akan maju karena ada ada tertib sosial," pungkas Mustafa.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hasil Undian 16 Besar Liga Champions, Klopp Kembali ke Jerman, Lyon Tantang Barcelona

#PKS #Partai Demokrat #Pemilu 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
AHY menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
Berita Foto
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/12/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan