Pemilu 2019

Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 17 Desember 2018
 Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi

Sekjen PKS Mustafa Kamal (Foto: PKS.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara menanggapi perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Sekjen PKS, Mustafa Kamal menyebut perusakan itu sebagai bentuk premanisme politik.

"Sangat memprihatinkan ya. Jadi di tengah situasi kondisi berdemokrasi yang semakin dewasa dan berkualitas masih ada cara cara preman seperti itu. Saya kira ini premanisme politik yang harus disudahi," kata Mustafa
usai menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center, Jawa Barat, Senin (17/12).

Mustafa meminta aparat penegak hukum proaktif menyikapi perusakan atribut partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Atirbut Partai Demokrat dirusak di Pekanbaru
Baliho SBY dan atribut Partai Demokrat dirusak. Foto: @AndiArief_

"Karena kalau memang itu perusakan dari alat peraga yang resmi itu kan artinya sudah mengandung unsur-unsur yang mengarah ke pidana," ujar dia.

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya membeberkan pengakuan pelaku perusakan yang berhasil ditangkap.

Andi mengatakan bahwa pelaku perusakan mengaku disuruh oleh seseorang bernama Budi Yoto. Menurutnya, Budi Yoto merupakan adik seorang caleg PDI Perjuangan.

Menanggapi pernyataan Andi Arief itu, Mustafa meminta kepolisian berani mengusut bila bukti-buktinya mengarah ke partai politik yang saat ini sedang berkuasa.

"Harus diusut dan ditegakan hukumnya. Itu bukan soal berkuasa tidak berkuasa ini masalah hukum," tegas Mustafa.

Aparat penegak hukum, lanjut dia, tidak boleh pandang bulu dalam menindak suatu perkara pidana meskipun pelaku perusakan tersebut berafiliasi dengan partai penguasa.

"Jangan masukin politik ke wilayah hukum. Jangan masukan hukum ke wilayah politik. Kalau pembagian itu terjadi secara dewasa negara ini akan maju karena ada ada tertib sosial," pungkas Mustafa.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hasil Undian 16 Besar Liga Champions, Klopp Kembali ke Jerman, Lyon Tantang Barcelona

#PKS #Partai Demokrat #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Bagikan