Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pemilu 2019

Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 17 Desember 2018
 Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi

Sekjen PKS Mustafa Kamal (Foto: PKS.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara menanggapi perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Sekjen PKS, Mustafa Kamal menyebut perusakan itu sebagai bentuk premanisme politik.

"Sangat memprihatinkan ya. Jadi di tengah situasi kondisi berdemokrasi yang semakin dewasa dan berkualitas masih ada cara cara preman seperti itu. Saya kira ini premanisme politik yang harus disudahi," kata Mustafa
usai menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center, Jawa Barat, Senin (17/12).

Mustafa meminta aparat penegak hukum proaktif menyikapi perusakan atribut partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Atirbut Partai Demokrat dirusak di Pekanbaru
Baliho SBY dan atribut Partai Demokrat dirusak. Foto: @AndiArief_

"Karena kalau memang itu perusakan dari alat peraga yang resmi itu kan artinya sudah mengandung unsur-unsur yang mengarah ke pidana," ujar dia.

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya membeberkan pengakuan pelaku perusakan yang berhasil ditangkap.

Andi mengatakan bahwa pelaku perusakan mengaku disuruh oleh seseorang bernama Budi Yoto. Menurutnya, Budi Yoto merupakan adik seorang caleg PDI Perjuangan.

Menanggapi pernyataan Andi Arief itu, Mustafa meminta kepolisian berani mengusut bila bukti-buktinya mengarah ke partai politik yang saat ini sedang berkuasa.

"Harus diusut dan ditegakan hukumnya. Itu bukan soal berkuasa tidak berkuasa ini masalah hukum," tegas Mustafa.

Aparat penegak hukum, lanjut dia, tidak boleh pandang bulu dalam menindak suatu perkara pidana meskipun pelaku perusakan tersebut berafiliasi dengan partai penguasa.

"Jangan masukin politik ke wilayah hukum. Jangan masukan hukum ke wilayah politik. Kalau pembagian itu terjadi secara dewasa negara ini akan maju karena ada ada tertib sosial," pungkas Mustafa.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hasil Undian 16 Besar Liga Champions, Klopp Kembali ke Jerman, Lyon Tantang Barcelona

#PKS #Partai Demokrat #Pemilu 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan