Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi


Sekjen PKS Mustafa Kamal (Foto: PKS.id)
MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara menanggapi perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Sekjen PKS, Mustafa Kamal menyebut perusakan itu sebagai bentuk premanisme politik.
"Sangat memprihatinkan ya. Jadi di tengah situasi kondisi berdemokrasi yang semakin dewasa dan berkualitas masih ada cara cara preman seperti itu. Saya kira ini premanisme politik yang harus disudahi," kata Mustafa
usai menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center, Jawa Barat, Senin (17/12).
Mustafa meminta aparat penegak hukum proaktif menyikapi perusakan atribut partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

"Karena kalau memang itu perusakan dari alat peraga yang resmi itu kan artinya sudah mengandung unsur-unsur yang mengarah ke pidana," ujar dia.
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya membeberkan pengakuan pelaku perusakan yang berhasil ditangkap.
Andi mengatakan bahwa pelaku perusakan mengaku disuruh oleh seseorang bernama Budi Yoto. Menurutnya, Budi Yoto merupakan adik seorang caleg PDI Perjuangan.
Menanggapi pernyataan Andi Arief itu, Mustafa meminta kepolisian berani mengusut bila bukti-buktinya mengarah ke partai politik yang saat ini sedang berkuasa.
"Harus diusut dan ditegakan hukumnya. Itu bukan soal berkuasa tidak berkuasa ini masalah hukum," tegas Mustafa.
Aparat penegak hukum, lanjut dia, tidak boleh pandang bulu dalam menindak suatu perkara pidana meskipun pelaku perusakan tersebut berafiliasi dengan partai penguasa.
"Jangan masukin politik ke wilayah hukum. Jangan masukan hukum ke wilayah politik. Kalau pembagian itu terjadi secara dewasa negara ini akan maju karena ada ada tertib sosial," pungkas Mustafa.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hasil Undian 16 Besar Liga Champions, Klopp Kembali ke Jerman, Lyon Tantang Barcelona
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin

Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat

Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD

PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif

Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi

Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD

Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi

PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB

Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR

Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
