Pemilu 2019

Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 17 Desember 2018
 Soal Perusakan Atribut Demokrat, PKS: Premanisme Politik Harus Disudahi

Sekjen PKS Mustafa Kamal (Foto: PKS.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara menanggapi perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Sekjen PKS, Mustafa Kamal menyebut perusakan itu sebagai bentuk premanisme politik.

"Sangat memprihatinkan ya. Jadi di tengah situasi kondisi berdemokrasi yang semakin dewasa dan berkualitas masih ada cara cara preman seperti itu. Saya kira ini premanisme politik yang harus disudahi," kata Mustafa
usai menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center, Jawa Barat, Senin (17/12).

Mustafa meminta aparat penegak hukum proaktif menyikapi perusakan atribut partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Atirbut Partai Demokrat dirusak di Pekanbaru
Baliho SBY dan atribut Partai Demokrat dirusak. Foto: @AndiArief_

"Karena kalau memang itu perusakan dari alat peraga yang resmi itu kan artinya sudah mengandung unsur-unsur yang mengarah ke pidana," ujar dia.

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya membeberkan pengakuan pelaku perusakan yang berhasil ditangkap.

Andi mengatakan bahwa pelaku perusakan mengaku disuruh oleh seseorang bernama Budi Yoto. Menurutnya, Budi Yoto merupakan adik seorang caleg PDI Perjuangan.

Menanggapi pernyataan Andi Arief itu, Mustafa meminta kepolisian berani mengusut bila bukti-buktinya mengarah ke partai politik yang saat ini sedang berkuasa.

"Harus diusut dan ditegakan hukumnya. Itu bukan soal berkuasa tidak berkuasa ini masalah hukum," tegas Mustafa.

Aparat penegak hukum, lanjut dia, tidak boleh pandang bulu dalam menindak suatu perkara pidana meskipun pelaku perusakan tersebut berafiliasi dengan partai penguasa.

"Jangan masukin politik ke wilayah hukum. Jangan masukan hukum ke wilayah politik. Kalau pembagian itu terjadi secara dewasa negara ini akan maju karena ada ada tertib sosial," pungkas Mustafa.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hasil Undian 16 Besar Liga Champions, Klopp Kembali ke Jerman, Lyon Tantang Barcelona

#PKS #Partai Demokrat #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial dengan penyaluran sembako di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Bagikan