Soal Penunjukkan Aziz, Pengamat: Golkar Partai yang Matang, Bukan Toko Kelontong

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Desember 2017
Soal Penunjukkan Aziz, Pengamat: Golkar Partai yang Matang, Bukan Toko Kelontong

Aziz Syamsuddin. Foto: azizsyamsuddin.com

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, penunjukkan figur yang pantas memimpin DPR RI harus diputuskan melalui pleno internal partai. Tidak boleh ada penunjukan sepihak, apalagi dari pemimpin partai yang sedang memiliki permasalahan hukum.

Hal itu diungkapkan Ujang menanggapi penunjukan langsung Aziz Syamsuddin oleh Setya Novanto untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR RI.

“Golkar itu partai politik yang matang dan dewasa, bukan toko kelontong,” kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini di Jakarta, Minggu (10/12).

Menurut Ujang, penunjukan sepihak itu hanya akan menambah gejolak internal dan menjadikan partai berlambang beringin itu semakin terpuruk. Padahal, partai tersebut baru saja mendapatkan musibah yang bertubi-tubi.

“Masa Golkar selalu jadi tumbal dari hasrat dan nafsu oknum yang gila kekuasaan. Harusnya seluruh stakeholder bersatu untuk menyelamatkan Golkar yang saat ini elektabilitasnya semakin hancur akibat kasus hukum Novanto,” jelas Ujang.

Ujang menduga, meski sudah berada di balik jeruji besi KPK, Novanto tetap tidak rela kehilangan kekuasaannya di DPR dan Partai Golkar.

“Aziz Syamsuddin itu kan orangnya Novanto. Jika Aziz memimpin DPR atau Golkar, sama saja yang memimpin itu adalah Novanto juga. Tak ada bedanya,” kata dia.

Menurut Ujang juga, jika dipaksakan Aziz untuk dilantik, hal itu tidak baik bagi DPR RI secara kelembagaan. Misalnya, Aziz dilantik pada Senin (11/12/2017) besok, lalu kemudian Golkar pada waktu dekat melaksanakan Munaslub dan mendapat Ketua Umum baru, bisa saja ketua DPR diganti lagi.

“Kalau dipaksakan, masa dalam satu periode DPR 2014-2019 terjadi 5 kali pergantian ketua DPR. Apa itu tidak lucu,” tanya dia.

Ujang pun menyarankan bahwa Golkar sebaiknya melakukan Munaslub lebih dahulu dan mendapatkan Ketum definitif, baru kemudian dilakukan musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menduduki kursi nomor 1 di DPR RI.

“Selesaikan dulu melalui Munaslub sebagai jalan keluar, itu lebih elok,” tutup Ujang. (Pon)

#Aziz Syamsuddin #Partai Golkar #Setya Novanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Indonesia
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Golkar meminta pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Pemilu. Hal itu dikarenakan Pemilu 2029 segera mendekati tahapan awal.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Partai Golkar angkat bicara soal isu reshuflle kabinet. Menurut Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, bahwa hal itu merupakan wewenang Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Orientasi Partai Golkar ke depan akan menitikberatkan pada hasil kerja nyata dan loyalitas para anggotanya
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Bagikan