Soal Penembakan Aparat di Way Kanan Lampung, Legislator NasDem: Bukan Hanya Luka bagi Kepolisian

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 19 Maret 2025
Soal Penembakan Aparat di Way Kanan Lampung, Legislator NasDem: Bukan Hanya Luka bagi Kepolisian

Jenazah Polisi Korban Penembakan di Lampung. (Foto: dok. polsek Negara Batin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga anggota Kepolisian di Way Kanan, Lampung tewas tertembak oleh diduga oknum TNI. Insiden nahas ini terjadi ketika Anggota Polri tersebut menggerebek aktivitas judi sabung ayam.

Merespons hal ini, Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga anggota Polri dalam insiden tragis tersebut.

“Ini bukan hanya luka bagi institusi kepolisian, tetapi juga luka bagi kita semua sebagai bangsa. Tentu ini menjadi catatan serius bagi kami di Komisi III DPR RI,” ujar Lola kepada wartawan, Rabu (19/3).

Lola menambahkan, insiden ini menunjukkan bahwa praktik judi sabung ayam yang selama ini dianggap sepele, ternyata bisa menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan nyawa aparat di lapangan.

“Lebih menyedihkan lagi jika keterlibatan oknum aparat dalam lingkaran aktivitas ilegal semacam ini benar adanya. Ini mencerminkan adanya penyakit di dalam sistem yang harus segera disembuhkan,” tuturnya.

Baca juga:

Pengakuan Terduga Pelaku Penembakan 3 Polisi di Way Kanan Lampung

Legislator NasDem ini melanjutkan, jika benar pelaku penembakan adalah oknum anggota TNI, hal itu menjadi perhatian besar.

“Kami mendukung proses hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. TNI dan Polri adalah dua institusi penting penjaga negara. Maka tindakan seperti ini sangat mencederai semangat sinergitas antar-institusi,” bebernya.

Sedangkan terkait keluarga korban, Lola menegaskan, negara tidak boleh abai. Komisi III akan memastikan agar keluarga ketiga anggota Polri tersebut mendapatkan perhatian, santunan, dan pendampingan yang layak.

“Ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian para anggota yang gugur dalam tugas,” terang Lola.

Bagaimana dengan situasi pascainsiden di Way Kanan? Lola berharap aparat segera meredam ketegangan dan memastikan situasi tetap kondusif. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari konflik antarlembaga.

DPR juga akan mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk perbaikan sistem koordinasi dan SOP penindakan di lapangan.

“Kejadian ini harus jadi momentum perbaikan serius. Tidak boleh ada lagi aparat yang gugur karena lemahnya sistem dan buruknya pengawasan. Ini bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi bagaimana kita semua berbenah,” pungkasnya. (Pon)

#NasDem #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih #Sabung Ayam #Kasus Penembakan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Ia menekankan bahwa mekanisme resmi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Bagikan