Soal Koalisi Besar Prabowo, PDIP Pilih Solid dengan PPP-Perindo-Hanura

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 20 Agustus 2023
Soal Koalisi Besar Prabowo, PDIP Pilih Solid dengan PPP-Perindo-Hanura

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak pernah mencampuri urusan partai politik lain, walau mengambil sikap politik yang berbeda menuju Pemilu 2024.

Hasto mengakui, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan Golkar dan PAN.

Baca Juga:

Gelar Pertemuan dengan Luhut, Puan Bantah PDIP Eksklusif Jelang Pemilu 2024

“Komunikasi sudah dijalankan, tapi kalau partai-partai tersebut sudah mengambil keputusan untuk bersama, baik untuk mendukung kami atau tidak mendukung. Itu kami hormati. PDI Perjuangan tidak pernah mencampuri kedaulatan partai lain,” jawab Hasto di sela Rakerda III PDIP Kalimantan Timur, Minggu (20/8).

Saat ini, lanjut Hasto, PDIP membangun kerja sama yang harmonis dengan PPP, Perindo, dan Hanura.

“Bahkan sekarang pengeroyokan yang dilakukan terhadap Pak Ganjar muncul suatu gerak solidaritas dari rakyat, (sehingga) apa pun partainya Ganjar Pranowo presidennya,” tegas Hasto.

Baca Juga:

Puan Klaim PDIP Masih Buka Pintu Koalisi untuk Golkar

Yang jelas, saat ini hasil survei terbaru menunjukkan kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo setelah beberapa bulan selalu disebut turun atau tertahan. Ini berarti telah terjadi rebound. Tak heran optimisme soal kemenangan Pileg dan Pilpres 2024 sangat tinggi di seluruh kader PDIP, termasuk di Kalimantan Timur.

“Tadi secara sepintas bahkan disampaikan target yang cukup besar karena responsnya sangat positif terutama latar belakang Pak Ganjar, keluarganya sangat baik, istrinya Bu Siti Atiqoh memiliki irisan dengan teman-teman dari NU, dari PPP, sementara Bung Karno dan Ibu Megawati juga memiliki kedekatan dengan keluarga besar Muhammadiyah. Pada saat bersamaan PDI Perjuangan juga menjadi rumah bersama bagi umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan," kata Hasto.

“Lalu anaknya Ganjar, Mas Alam juga bagian dari ikon anak-anak muda, sehingga keluarga sakinah ini akan menjadi representasi dalam suatu tradisi membangun demokrasi yang baik,” pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sambut Positif Pertemuan Ganjar-Cak Imin

#PDIP #Hasto Kristiyanto #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan