Soal Kebocoran 26 Juta Dokumen, Polri Sebut Datanya Hoaks

MerahPutih.com - Merahputih.com- Isu kebocotan data tak henti-hentinya menerpa lembaga negara.

Kali ini, institusi Polri yang dikabarkan jadi korban. Yang terbaru adalah isu kebocoran data 26 juta anggota Polri.

Baca Juga:

26 Juta Dokumen Bocor, Polri: Data Usang

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa data tersebut hoaks. Dedi juga mengatakan bahwa data itu bisa didapatkan di internet.

"Kalau itu sudah saya tanyakan, setelah didalami tim siber, hoax. Data usang 2016 yang lalu dan itu bisa didapatkan di internet," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/9).

Dedi mengatakan pihaknya masih mendalami siapa penyebar data tersebut. Hal ini katanya akan ditangani oleh Polda Metro.

"Ya penyebarnya masih didalami lagi sama Dit Siber PMJ aja, nggak usah Mabes, ketinggian," katanya.

Sekedar informasi, salah satu pengguna forum Hacker dengan user bernama Meki mengunggah thread bertajuk '26M DATABASE NATIONAL POLICE IDENTITY OF INDONESIA REPUBLIC' dengan menampilkan logo besar Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (21/9).

Dalam deskripsinya, ia mengaku memiliki dokumen penting semua personel polisi seluruh Indonesia berformat CSV yang dibobol pada September 2022. Totalnya mencapai 26.263.105 dokumen.

Baca Juga:

Pengesahan RUU PDP Tidak Berkaitan dengan Kasus Kebocoran Data Bjorka

Data yang diklaim bocor (compromised data) berupa pangkat, Nomor Registrasi Pokok (NRP), nama lengkap, jabatan, foto, daerah, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, dan lainnya.

Ia pun memberikan beberapa sampel data bocor yang diklaimnya sebagai 'valid data for members of the Indonesian Police'.

Beberapa nama yang dicantumkannya di antaranya adalah Kapolda Brigjen Damianus Jackie (mendiang), Wakapolda Kombes Anton Carliyan, Dirreskrimsus Kombes RZ Panca Putra, Dirreskrimum Kombes Trihadi Sutono.

Namun berdasarkan penelusuran, nama-nama itu bukanlah penjabat Ditreskrimsus Polda Metro Jaya maupun Polda Metro Jaya. Mereka menjabat di Polda Kalteng di periode 2009 hingga 2012.

Melihat isinya, Dedi memastikan tidak ada keterkaitan antara data yang satu dan yang lainnya. Seperti data Polda Kalimantan Tengah tidak nyambung dengan data Polda Metro Jaya.

"Data itu bisa didapat di internet. Datanya dari Polda Kalteng wis enggak nyambung dengan Polda Metro," kata Dedi. (Knu)

Baca Juga:

DPR Sahkan UU Perlindungan Data Pribadi