Soal Ganjil Genap Jangka Panjang, Pemprov DKI Kaji Usulan BPTJ

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengenai pemberlakukan kembali sistem Ganjil Genap seperti saat pelaksanaan Asian Games 2018 lalu untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Usulan dari BPTJ, kami sudah terima surat, dan akan melakukan koordinasi. Tentu mereka sudah lakukan evaluasi, evaluasi yang sudah dilakukan itu, akan kita coba pelajari," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (12/7).

Walaupun telah menerima surat usulan dari BPTJ, ia mengaku pihaknya belum mendapatkan lampiran soal kajian tersebut. Untuk itu, Dishub DKI menunggu kajian itu hingga selanjutnya mempelajari apa saja yang harus dipertimbangkan.

Baca Juga: Anies Dikritik, Penghapusan Ganjil-Genap Saat Weekend Ganggu Wisatawan

Apalagi, sambung Syafrin, kebijakan ganjil-genap yang diusulkan BPTJ ini untuk jangka panjang.

"Baru surat, lampiran kajian belum disampaikan. Itu kami sedang mintakan, nanti kita pelajari apakah komperhensif seperti yang dimaksud tadi," tutur dia.

"Kan dilihat dari kebutuhan, saat Asian games kemarin kan ganjil genap dilakukan dalam jangka pendek bukan jangka panjang. Nah ini akan kita lakukan kajian, kalau surat BPTJ akan jangka panjang, kami harus lakukan kajian komperhensi untuk kajian jangka panjang," sambungnya.

Menutur Syafrin, sebagai pemangku kebijakan bahwa usulan BPTJ perlu dilakukan kajian yang matang untuk mengambil keputusan tersebut. Lantaran, Syafrin berkata, dalam pemberlakuan sistem ganjil genap banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Seperti aspek sosial, dan aspek ekonomi misalnya.

"Dari sisi kami di Pemprov, dalam mengambil keputusan, itu banyak aspek harus di nilai. Jadi dari kajian BPTJ, akan kami lakukan kajian kembali secara komperhensif, apakah itu aspek ekonominya, sosial dan lain-lain. Itu harus masuk ke dalam kajian secara menyeluruh," tutupnya. (Asp)

Baca Juga: Kenali Fitur Mengatur Rute Ganjil Genap di Google Maps