Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Soal Dewan Kolonel, Hasto: Tidak Ada Struktur Partai Seperti Militer

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 21 September 2022
Soal Dewan Kolonel, Hasto: Tidak Ada Struktur Partai Seperti Militer

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan penjelasan mengenai isu “Dewan Kolonel” di Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).

Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas pembentukan barisan loyalis Puan di Fraksi PDIP tersebut.

Baca Juga:

Pesan Puan kepada Dewan Kolonel

“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/9).

Hasto mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR RI, yakni Ketuanya Utut Adianto serta Sekretarisnya Bambang Wuryanto. Keduanya menyebut bahwa Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan Kolonel,” ujarnya.

Baca Juga:

Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani

Fraksi PDIP DPR, lanjut Hasto, sebagai alat kelengkapan partai dalam menjalankan dan memperjuangkan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Politikus asal Yogyakarta ini juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Kolonel. Yang disetujui Puan, kata Hasto adalah kemerdekaan dalam berserikat.

"Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

'Dewan Kolonel' Mulai Bergerak Dongkrak Elektabilitas Puan Capres 2024

#PDIP #DPP PDIP #Hasto Kristiyanto #Puan Maharani #Megawati Soekarnoputri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Soroti Ucapan Prabowo soal 'Londo Ireng', Sebut Bisa Ancam Demokrasi
Politikus PDIP, Guntur Romli, mengkritik pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menyebut wartawan hingga LSM sebagai Londo Ireng.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
PDIP Soroti Ucapan Prabowo soal 'Londo Ireng', Sebut Bisa Ancam Demokrasi
Indonesia
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Berbagai tantangan masih dihadapi anak-anak Indonesia, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan, perkawinan usia dini, eksploitasi, perundungan, hingga ancaman di ruang digital.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Selain menyoroti kinerja aparat, Megawati juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya fenomena buzzer di media sosial yang didominasi oleh anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Indonesia
Nama Jalan Soekarno di Rabat, Tanda Cinta Maroko untuk Indonesia
Lokasi Jalan Soekarno itu sangat terkenal di Rabat, lokasinya dekat dengan gedung parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Nama Jalan Soekarno di Rabat, Tanda Cinta Maroko untuk Indonesia
Indonesia
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal belum ditahannya eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Selasa, 21 Juli 2026
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Aparat saat itu secara rutin menghubungi redaksi untuk memantau pemberitaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Bagikan