Soal Dewan Kolonel, Hasto: Tidak Ada Struktur Partai Seperti Militer


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan penjelasan mengenai isu “Dewan Kolonel” di Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).
Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas pembentukan barisan loyalis Puan di Fraksi PDIP tersebut.
Baca Juga:
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/9).
Hasto mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR RI, yakni Ketuanya Utut Adianto serta Sekretarisnya Bambang Wuryanto. Keduanya menyebut bahwa Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan Kolonel,” ujarnya.
Baca Juga:
Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani
Fraksi PDIP DPR, lanjut Hasto, sebagai alat kelengkapan partai dalam menjalankan dan memperjuangkan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Politikus asal Yogyakarta ini juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Kolonel. Yang disetujui Puan, kata Hasto adalah kemerdekaan dalam berserikat.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” kata Hasto. (Pon)
Baca Juga:
'Dewan Kolonel' Mulai Bergerak Dongkrak Elektabilitas Puan Capres 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP

Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR

Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota

Puan Kembali Minta Maaf Atas Kinerja DPR, Rencana Kumpulkan Tokoh Buat Evaluasi
