Soal Densus Tipikor, Fahri Hamzah: Istana Tak Boleh Beda Suara

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak kompak mengenai rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri.

Hal ini, menyusul penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap pembentukan Densus Tipikor. Sementara, Presiden Jokowi tidak mempermasalahkannya, asalkan bisa bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan.

"Saya sangat menyayangkan yang begini-begini. Perilaku dan pertunjukan yang tidak sehat dari Istana ini cukuplah. Capek kita. Presiden dan wapres itu dwitunggal, nggak boleh banyak kirim pesan yang nggak jelas," ujarnya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Fahri menyebut perbedaan pandangan antara Presiden Jokowi dan Wapres JK terkait pembentukan Densus Tipikor mencerminkan buruknya manajemen Pemerintah.

"Jangan manajemennya itu manajemen pasar kelontong ya. Harusnya hasil rapat di DPR ini oleh Presiden dan Wapres itu dibawa dulu ke rapat kabinet. Komisi III itu lembaga negara, dibentuk oleh UU. DPR itu dibentuk oleh konstitusi. Rapat di sini itu jangan diresponsnya di pinggir jalan," tegasnya.

Menurutnya, seharusnya Pemerintah melakukan rapat terlebih dahulu, khususnya Presiden Joko Widodo mengundang jajaran di bawahnya mulai menteri terkait, Kapolri, Jaksa Agung. Pasalnya, para pembentuk Densus Tipikor juga berasal dari unsur pemerintah.

"Ajak rapat dulu. Presiden undang Menko Polhukam, Kapolri diundang, Jaksa Agung diundang membahas hasil rapat di DPR. Habis itu harus bikin statement. Jangan perdebatan sengit di DPR itu ditanggapi kayak sambil lalu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembentukan Densus Antikorupsi di tubuh Kepolisian RI. Dia menyarankan agar Kepolisian membantu KPK dalam memberantas korupsi.

"Difokuskan dulu lah di KPK itu, dan KPK dibantu, sambil bekerja secara baik," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10). (Pon)

Baca juga berita terkait pernyataan Wakil Presiden mengenai Densus Tipikor: Menkumham Buka Suara Soal Penolakan JK Terhadap Densus Tipikor