Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi menuai penolakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Padahal, Presiden Jokowi melalui Juru Bicaranya, Johan Budi, tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Tipikor asalkan bisa bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly buka suara soal penolakan JK tersebut. Menurutnya, perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK soal Densus Tipikor karena belum ada rapat kabinet terbatas.
"Seingat saya memang belum ada ratas. Kalau Pak JK beri statement begitu saya enggak tahu apakah dia sudah bicara dengan Presiden. Saya enggak tahu, itu bos-bos lah yang tahu. Tapi saya kira penting koordinasi dan integrasi," ujarnya di Gedugn DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).
Yasonna menilai, koordinasi antara Densus Tpikor dengan penegak hukum lainnya sangat penting. Sehingga, Densus Tipikor bisa bersinergi dengan penegak hukum lain untuk mempercepat kerja-kerja pemberantasan korupsi.
"Yang lebih penting adalah buat kita koordinasi, saya selalu mengatakan koordinasi antar seluruh penegak hukum yang ada itu lebih penting, sinkronisasi dan satu roadmap bersama," jelas dia.
Menurut Yasonna, dalam pembahasan roadmap akan ditentukan apakah perlu adanya lembaga baru atau memberdayakan lembaga yang sudah ada.
"Kita berdayakan bersama-sama, menghilangkan ego sektoral, agar agendanya jelas, anggaran juga perlu jelas dan kewenangan masing-masing jelas," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembentukan Densus Antikorupsi di tubuh Kepolisian RI. Dia menyarankan agar Kepolisian membantu KPK dalam memberantas korupsi.
"Difokuskan dulu lah di KPK itu, dan KPK dibantu, sambil bekerja secara baik," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10). (Pon)
Baca juga berita terkait ungkapan JK terkait Densus Tipikor dalam artikel berikut: Wapres Jusuf Kalla: Tidak Perlu Bentuk Densus Tipikor
