Soal Aris Budiman, M Busyron Muqoddas: Pimpinan KPK Lemah
Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman memberikan keterangan (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
MerahPutih.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Busyron Muqoddas mendesak kepada lembaga antirasuah tersebut untuk memberhentikan Direktur penyidik KPK, Brigjen Pol Aris Budiman. Pasalnya, ia telah menghadiri undangan rapat kerja anggota Pansus Hak Angket KPK.
"Kalau pembangkangan itu adalah kategori pelanggaraan kode etik berat maka sesegera mungkin dikembalikan dengan status tidak hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat," katanya di Gedung Muhammadiyah Jalan Raya Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).
Ia mengaku, sejak awal dirinya sudah katakan kepada KPK, apabila yang dilakukan oleh Aris adalah pembakangan maka seharusnya dia diberi sanksi tegas.
"Sejak awal saya sudah katakan pada media, kalau itu bener pembangkangan, maka tindakan Dirdik KPK Brigjen Aris Budiman itu sebuah pembangkangan," ucapnya.
Ia menyesalkan lambatnya ketegasan dari KPK, untuk memberikan sanksi yang berat terhadap Dirdik KPK tersebut.
"Itu statement saya selaku mantan pimpinan KPK. Kemarin waktu saya cek kesana, belum ada putusan soal Dirdik ini, kenapa lama sekali," ungkapnya.
Lebih lanjut, Muqoddas menduga ada kelemahan di dalam Internal KPK pada saat ini.
"Pengawas internal KPK lemah, tapi kelemahan itu juga refleksi dari lemahnya pimpinan KPK," Tutupnya. (Asp)
Baca juga berita terkait kasus Dirdik KPK Aris Budiman di: Priiit....Wasit Berikan Kartu Merah Untuk Dirdik Aris Budiman
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK