Skandal Nakes di Sukabumi, Puan Maharani Tegaskan Dunia Kesehatan Tak Boleh Ternodai Narkoba

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Skandal Nakes di Sukabumi, Puan Maharani Tegaskan Dunia Kesehatan Tak Boleh Ternodai Narkoba

Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok/DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pentingnya profesionalisme dan etika bagi tenaga kesehatan (nakes). Ia menekankan bahwa nakes harus bersih dari narkoba. Sebagai pelayan publik, nakes punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik dari segi kinerja maupun kode etik.

"Setiap orang yang datang ke rumah sakit datang dengan harapan. Ada yang ingin sembuh dari sakit, ada orang tua yang berharap anaknya bisa sehat kembali, ada keluarga yang cemas menunggu kabar baik," jelas Puan, Rabu (20/8).

Hal ini disampaikan setelah 10 pegawai RSUD Syamsudin SH di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dinyatakan positif narkoba. Menurutnya, kejadian ini harus jadi pelajaran untuk memperkuat layanan kesehatan nasional.

Baca juga:

Nakes Sudah dapat Jatah 30 Ribu Unit di Program 3 Juta Rumah, Menkes Minta Ditambah

Ia menilai kasus tersebut tak hanya mencoreng nama baik rumah sakit, tetapi juga mengikis rasa aman masyarakat yang percaya pada tenaga medis.

"Bayangkan perasaan mereka jika mendengar ada tenaga kesehatan yang justru terjerat narkoba. Rasa percaya itu bisa hilang, dan ini sangat berbahaya bagi ikatan antara masyarakat dan institusi kesehatan. Nakes harus bebas dari narkoba," ucap Puan.

Seperti yang diberitakan, 10 pegawai RSUD R. Syamsudin SH Sukabumi dinyatakan positif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza), lima di antaranya adalah perawat. Hasil ini didapat dari program skrining kesehatan dan keselamatan kerja yang rutin digelar. Plt. Direktur Utama RSUD Syamsudin, Yanyan Rusyandi, mengatakan motif para pegawai beragam, mulai dari masalah keluarga hingga sekadar coba-coba.

Puan mendesak pihak rumah sakit untuk bertindak cepat dan transparan guna mengembalikan kepercayaan publik. "Kepercayaan publik adalah modal utama pelayanan kesehatan," tegasnya.

Baca juga:

Singapura Resmi Larang Pemakaian Vape, Dianggap Sama seperti Narkoba

Untuk memperbaiki dan memperkuat layanan kesehatan nasional, Puan menekankan perlindungan bagi tenaga medis dari tekanan kerja, karena salah satu motif penggunaan narkoba adalah masalah keluarga. Ia menyebut, "

Tekanan fisik dan mental tenaga medis sangat berat, apalagi di daerah. Dibutuhkan dukungan nyata berupa konseling, pendampingan psikologis, dan kesejahteraan yang memadai agar mereka tidak mencari jalan yang salah," beber dia.

Puan menyebut, butuh komitmen bersama untuk memberantas narkoba, terutama di kalangan tenaga medis. "Dunia kesehatan tidak boleh ternodai oleh narkoba," ujarnya.

Ia juga mendorong pengawasan internal yang ketat dan kerja sama dengan BNN, pemerintah daerah, serta organisasi profesi medis agar rumah sakit menjadi zona bersih dari narkoba dan fokus pada kualitas pelayanan.

Puan menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya tentang fisik rumah sakit atau alat medis. Yang terpenting adalah memastikan nakes—dokter, perawat, dan staf lainnya—sehat secara fisik dan mental, berintegritas, serta mampu melayani dengan hati.

"Pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan medis. Ini tentang rasa aman, rasa percaya, dan rasa kemanusiaan. Tugas kita bersama adalah memastikan setiap pasien datang dengan harapan, dan pulang dengan rasa lega karena telah dilayani oleh tenaga medis yang profesional dan bersih dari narkoba," tutup Puan.

#Narkoba #Kasus Narkoba #Tenaga Medis #Tenaga Kesehatan #DPR #DPR RI #Puan Maharani #Ketua DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Harga gas LPG 3 kg kini menembus Rp 40 ribu. Eks Anggota DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, hal itu menjadi masalah besar pemerintah.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Komisi III menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Indonesia
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Sudjatmiko menekankan pentingnya mekanisme pengawasan pembangunan oleh tenaga ahli bersertifikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Indonesia
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Kualitas bangunan pesantren harusnya merefleksikan keseriusan negara dalam melindungi generasi penerus
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Indonesia
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN
Ruas jalan yang membentang di sisi tebing itu sering kali menjadi titik rawan kecelakaan, terutama saat musim hujan.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN
Berita Foto
Aksi Mahasiswa Gelar Rapat Dengar Pendapat Warga di Gedung DPR Jakarta
Pengunjuk rasa melakukan aksi teaterikal dengan membentangkan poster aspirasi dan memasang kursi kosong saat aksi bertajuk Rapat Dengar Pendapat Warga di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Didik Setiawan - Senin, 06 Oktober 2025
Aksi Mahasiswa Gelar Rapat Dengar Pendapat Warga di Gedung DPR Jakarta
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Pemerintah Tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, Legislator Layangkan Kritik Tajam
UU Minerba telah diundangkan sejak 19 Maret 2025, atau telah lewat 6 bulan hingga hari ini.
Wisnu Cipto - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah Tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, Legislator Layangkan Kritik Tajam
Bagikan