Sindir Puan, Anak Buah Prabowo: Rakyat Sumbar Sangat Pancasilais

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 September 2020
Sindir Puan, Anak Buah Prabowo: Rakyat Sumbar Sangat Pancasilais

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra turut berkomentar mengenai pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyinggung Sumatera Barat harus mendukung negara Pancasila. Pernyataan Puan tersebut langsung memicu kontroversi di tengah masyarakat dan elite politik nasional.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade menegaskan, rakyat Sumbar sangat Pancasilais. Sebab, banyak tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang lahir dari tanah Minang. Dengan demikian, Sumbar adalah provinsi yang sangat mendukung negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Baca Juga

Charlie Hebdo Posting Ulang Kartun Nabi Muhammad, MPR: Radikal dan Lukai Umat Islam

"Saya sebagai orang yang lahir dan besar dan menjadi anggota DPR RI mewakili Sumbar ingin menegaskan bahwa Sumbar itu provinsi yang pancasilais. Orang Minang sangat pancasilais. Bagi kami pancasila UUD 1945 dan juga NKRI sudah final," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9).

"Lalu saya ingin mengingatkan Mba Puan ya. Ada tim 9 ya yang membantu merumuskan kalimat-kalimat Pancasila dari panitia itu 3 orang berasal dari Minang. Bung Hatta, Bung Yamin dan Haji Agus Salim," sambung Andre.

Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade minta pemerintah tunda pembayaran KPR dan cicilan motor
Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade (MP/Ponco Sulaksono)

Bahkan, kata Andre, teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno turut ditandatangani oleh Bung Hatta. Artinya bahwa Sumbar adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sangat mendukung Pancasila sebagai dasar negara.

Akan tetapi, Andre meyakini pernyataan Puan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan rakyat Sumbar. Namun demikian, Andre menyarakan agar puteri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya yang telah menimbulkan kontroversi tersebut.

"Nah tapi saya ingin berprasangka baik saja, bahwa pernyataan itu tidak bermaksud mendiskreditkan rakyat Sumbar. Nah saran saya supaya tak berpolemik berkepanjangan Mba Puan ini klarifikasi. Jangan sampai, mohon maaf, Mba Puan punya persepsi karena PDIP tak menang di Sumbar seakan akan kami tak Pancasilais gitu. Kami sangat Pancasilais," kata Andre.

Sebelumnya, dalam agenda pemberian rekomendasi Cagub dan Cawagub untuk Pilgub Sumbar 2020 dari PDIP, Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar menjadi wilayah yang mendukung negara Pancasila. Namun, pernyataan itu berbuntut kontroversi.

Baca Juga

Pilkada Bisa Jadi Klaster COVID-19 Baru Jika Strategi dan Settingnya Keliru

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan. (Pon)

#Puan Maharani #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Bagikan