Sindir Politisi PDIP, PKB Sebut Warning Itu
Politisi PKB Lukman Edy saat memberikan keterangan di salah satu diskusi. (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Politisi PKB Lukman Edy menyesalkan ucapan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebut Kementerian Agama "bangsat" saat rapat kerja bareng Jaksa Agung, beberapa waktu lalu.
Edy menilai, ucapan keras Politisi PDIP bisa menjadi warning bagi hubungan baik PKB dan PDIP.
"Kalau kerjaannya politisi PDIP cuma maki-maki Depag bahaya ini," kata Lukman Edy kepada awak media saat ditemui di Kawasan Cilandak Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
Dia mengatakan, salah satu agenda prioritas PKB adalah meloloskan agenda keumatan di Pilpres 2019 mendatang, dan Kementerian Agama merupakan representasi umat.
"Padahal itu kementerian hadiah kepada umat kemudian dicaci maki, bangsat, warning itu bagi kita (PKB)," ucap dia.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Era SBY itu pun mengimbau agar Arteria menjaga sikap dan perasaan umat Islam. "Jangan sampai menyakiti umat lah," imbaunya.
Sebelumnya, Arteria telah meminta maaf dan mengklarifikasi ucapan itu. Dia mengatakan ucapan tersebut dimaksudkan untuk mendorong kejaksaan tidak hanya menginventarisasi aset First Travel, tapi juga melacaknya. Menurut Arteria, ribuan orang menjadi korban First Travel dan itu membuatnya geram.
"Korban First Travel datang ke saya, mereka mengadu ke kemenag, ke penegak hukum, namun berakhir dengan jawaban itulah akibatnya kalau pakai jasa travel harga murah. Saya tidak terima jawaban seperti ini" ujar politisi muda PDI Perjuangan itu. (Fdi)
Baca juga berita terkait di: PKB Ancam Alihkan Dukungan Jika Jokowi Tak Usung Cak Imin
Bagikan
Berita Terkait
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif