Sindir Politisi PDIP, PKB Sebut Warning Itu

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 30 Maret 2018
Sindir Politisi PDIP, PKB Sebut Warning Itu

Politisi PKB Lukman Edy saat memberikan keterangan di salah satu diskusi. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PKB Lukman Edy menyesalkan ucapan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebut Kementerian Agama "bangsat" saat rapat kerja bareng Jaksa Agung, beberapa waktu lalu.

Edy menilai, ucapan keras Politisi PDIP bisa menjadi warning bagi hubungan baik PKB dan PDIP.

"Kalau kerjaannya politisi PDIP cuma maki-maki Depag bahaya ini," kata Lukman Edy kepada awak media saat ditemui di Kawasan Cilandak Jakarta Selatan, Jumat (29/3).

Dia mengatakan, salah satu agenda prioritas PKB adalah meloloskan agenda keumatan di Pilpres 2019 mendatang, dan Kementerian Agama merupakan representasi umat.

"Padahal itu kementerian hadiah kepada umat kemudian dicaci maki, bangsat, warning itu bagi kita (PKB)," ucap dia.

Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)
Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Era SBY itu pun mengimbau agar Arteria menjaga sikap dan perasaan umat Islam. "Jangan sampai menyakiti umat lah," imbaunya.

Sebelumnya, Arteria telah meminta maaf dan mengklarifikasi ucapan itu. Dia mengatakan ucapan tersebut dimaksudkan untuk mendorong kejaksaan tidak hanya menginventarisasi aset First Travel, tapi juga melacaknya. Menurut Arteria, ribuan orang menjadi korban First Travel dan itu membuatnya geram.

"Korban First Travel datang ke saya, mereka mengadu ke kemenag, ke penegak hukum, namun berakhir dengan jawaban itulah akibatnya kalau pakai jasa travel harga murah. Saya tidak terima jawaban seperti ini" ujar politisi muda PDI Perjuangan itu. (Fdi)

Baca juga berita terkait di: PKB Ancam Alihkan Dukungan Jika Jokowi Tak Usung Cak Imin

#PKB #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Anggota Komisi III DPR RI mendesak PPATK mengungkap aliran dana DSI yang diduga mengalir ke perusahaan terafiliasi demi pemulihan hak ribuan korban.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara itu.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Indonesia
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Melalui pembatasan durasi sidang 60 hari dan jalur yudisial yang ringkas, RUU ini diharapkan mampu menghapus stigma pengadilan yang lamban.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Komisi III DPR RI merespons kritik publik terhadap KUHP dan KUHAP baru. DPR menegaskan proses penyusunan terbuka dan meminta pihak keberatan menempuh uji materi di MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Anggota Komisi III DPR RI menilai materi stand-up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono wajar dalam demokrasi dan tak perlu dibawa ke ranah hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Bagikan