Sindir Politisi PDIP, PKB Sebut Warning Itu

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 30 Maret 2018
Sindir Politisi PDIP, PKB Sebut Warning Itu

Politisi PKB Lukman Edy saat memberikan keterangan di salah satu diskusi. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PKB Lukman Edy menyesalkan ucapan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyebut Kementerian Agama "bangsat" saat rapat kerja bareng Jaksa Agung, beberapa waktu lalu.

Edy menilai, ucapan keras Politisi PDIP bisa menjadi warning bagi hubungan baik PKB dan PDIP.

"Kalau kerjaannya politisi PDIP cuma maki-maki Depag bahaya ini," kata Lukman Edy kepada awak media saat ditemui di Kawasan Cilandak Jakarta Selatan, Jumat (29/3).

Dia mengatakan, salah satu agenda prioritas PKB adalah meloloskan agenda keumatan di Pilpres 2019 mendatang, dan Kementerian Agama merupakan representasi umat.

"Padahal itu kementerian hadiah kepada umat kemudian dicaci maki, bangsat, warning itu bagi kita (PKB)," ucap dia.

Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)
Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Era SBY itu pun mengimbau agar Arteria menjaga sikap dan perasaan umat Islam. "Jangan sampai menyakiti umat lah," imbaunya.

Sebelumnya, Arteria telah meminta maaf dan mengklarifikasi ucapan itu. Dia mengatakan ucapan tersebut dimaksudkan untuk mendorong kejaksaan tidak hanya menginventarisasi aset First Travel, tapi juga melacaknya. Menurut Arteria, ribuan orang menjadi korban First Travel dan itu membuatnya geram.

"Korban First Travel datang ke saya, mereka mengadu ke kemenag, ke penegak hukum, namun berakhir dengan jawaban itulah akibatnya kalau pakai jasa travel harga murah. Saya tidak terima jawaban seperti ini" ujar politisi muda PDI Perjuangan itu. (Fdi)

Baca juga berita terkait di: PKB Ancam Alihkan Dukungan Jika Jokowi Tak Usung Cak Imin

#PKB #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri guna menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Bagikan