Sindir DPRD, Pengamat: Yang Tak Suka Pemprov DKI Dikritik Sama Saja Pro Korupsi

MerahPutih.Com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan mengkritik langkah beberapa anggota DPRD DKI yang terkesan tak suka dengan adanya kritiksn soal anggaran kontoversial Pemprov.

Salah satunya langkah Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua yang mengkritik pendatang baru asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana karena membuka rencana anggaran pengadaan lem aibon yang dianggap fantastis jumlahnya.

Baca Juga:

Anies Langsung Tunjuk Deputi Gubernur Jadi Plt Kepala Bappeda DKI

Azas mengatakan cara atau tindakan anggota DPRD Fraksi PSI sudah tepat dan cerdas dengan membuka dan membahas semua indikasi korupsi dalam pembahasan RAPBD Jakarta 2020 ke ranah publik agar terjadi kontrol publik.

"Kok sikap kritis membuka rencana korupsi yang biasa disuarakan oleh LSM dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya sikap kritis dianggap buruk karena yang tidak menyukai sikap kritis itu adalah korup," kata Azas dalam keterangannya, Sabtu (2/11).

Azas melanjutkan, anggota DPRD Jakarta lainnya yang menyalahkan pilihan anggota DPRD Fraksi PSI sama anggota DPRD yang berupaya menutupi kesalahan.

"Jika urusan publik, uang publik dijadikan urusan privat karena ingin menjadikan uang publik sebagai uang pribadi itu sebuah kejahatan korupsi," sesal Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini.

Azas melihat, ada beberapa anggota DPRD Jakarta yang ingin menarik kembali pembahasan urusan uang publik terutama soal anggaram tersebut ke ranah privat internal DPRD Jakarta.

"Padahal tindakan membuat urusan publik menjadi urusan privat adalah berindikasi penyelewengan atau perilaku korup," pungkas Azas.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengkritik ulah anggota Komisi A dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

Inggard menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial.

Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.

Baca Juga:

Dua Anak Buah Anies Mundur, PDIP: Kenapa Tidak Perang Dulu Bahas KUA-PPAS

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujar Inggard dalam rapat itu, Kamis (31/10).

Salah satu anggota Fraksi Gerindra ini menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

"Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Buntut Anggaran Lem Aibon Kontroversial, TGUPP Bentukan Anies Dinilai Tak Berguna