Buntut Anggaran Lem Aibon Kontroversial, TGUPP Bentukan Anies Dinilai Tak Berguna

Merahputih.com – Pengamat politik, Wempy Hadir menilai bahwa persoalan kontroversialnya anggaran belanja daerah Provinsi DKI Jakarta bukan kali ini terjadi. Bahkan di tahun sebelumnya juga ada.

“Anggaran kontroversial yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta bukan hanya terjadi pada tahun ini saja,” kata Wempy dalam keterangannya kepada Merahputih.com, Jumat (1/11).

Baca Juga

Anggaran KUA-PPAS Fantastis, Anies Ungkap Kelemahan Sistem E-budgeting Model Lama

Wempy juga menyoroti keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Jika memang tugasnya membantu kinerja Anies sebagai Gubernur, kenapa sampai ada persoalan sekontroversial itu.

“Yang kedua; adalah Tim TGUPP tidak bekerja secara maksimal. Padahal tim TGUPP ada untuk membantu kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Tapi faktanya setiap tahun selalu muncul program yang kontroversial yang menimbulkan kecurigaan publik,” lanjutnya.

Padahal, anggaran TGUPP menelan biaya miliyaran rupiah. Apalagi didalamnya terdapat para praktisi seperti Bambang Widjojanto.

Wempy mengingatkan, pernah ada anggaran untuk pengadaan bunga plastik yang ditanam dibeberapa jalan protokol di Jakarta. "Tapi tidak lama bunga tersebut dicopot karena mendapat kritikan keras dari masyarakat,” imbuhnya.

Selain persoalan pohon plastik yang sempat dipasang di tengah trotoar, Wempy juga menyinggung tentang hiasan seni bambu yang sempat heboh di kawasan Bundaran HI. Menurut Wempy, itu wujud dari sia-sianya anggaran daerah dalam pengelolaanya.

“Pembangunan monumen dari bambu yang menimmbulkan penolakan dari publik. Hanya dalam tempo 11 bulan monumen bambu tersebut dibongkar. Akhirnya anggaran yang dikeluarkan menjadi mubazir,” ujarnya.

Dan kini yang terbaru adalah rancangan pagu anggaran untuk belanja lem aibon yang mencantumkan nominal sangat fantastis.

“Ada alokasi anggaran yang tidak wajar dalam nomenklatur APBD DKI Jakarta yakni pengadaan lem sebesar Rp 82,8 miliar. Anggaran untuk membeli bulpent (alat tulis) Rp 123,8 miliar,” terangnya.

Baca Juga

PSI Sebut Anggaran TGUPP Rp26,5 Miliar Sebagai Pemborosan

Dengan adanya kontroversi yang sesemarak itu, Wempy menilai bahwa Anies sudah menunjukkan bahwa dirinya lemah dalam pengelolaan anggaran dan program.

“Ini menunjukan dua hal, pertama; Anies sangat lemah dalam melakukan pengawasan dalam pembuatan perencanaan anggaran atau program. Dengan demikian muncul angka yang tidak wajar,” paparnya. (Knu)