Simulasi Pilres Cuma Cantumkan 2 Paslon, PDIP Solo Meradang Tuntut Diulang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 08 Januari 2024
Simulasi Pilres Cuma Cantumkan 2 Paslon, PDIP Solo Meradang Tuntut Diulang

Surat suara simulasi KPU Solo hanya tercantum gambar dua paslon. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPC PDIP Solo meradang terhadap pelaksanaan simulasi Pilpres dan Pileg 2024 yang telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah. Pendukung pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD itu mendesak dilakukan simulasi ulang.

Desakan untuk menggelar simulasi ulang karena saat pelaksanaan untuk surat suara simulasi Pilpres hanya terdapat dua kotak paslon saja, sedangkan pada kenyataannya ada tiga kandidat yang bertarung.

Baca Juga:

Ganjar Minta KPU Bersikap Profesional Imbas Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan melakukan simulasi Pilpres dengan menggunakan surat suara bergambar kotak dua paslon saja, mestinya tidak boleh, karena pastinya merugikan paslon lain.

“Dua kotak saja simulasi, mestinya itu tidak boleh. Dengan dalih apapun KPU kota/kabupaten harus protes ke KPU RI,” ujar Rudy, sapaan akrabnya, kepada wartawan, di Solo, Senin (8/1).

Mantan Wali Kota Solo ini pun merasa jengkel ketika mengetahui alasan KPU Solo hanya menjalankan perintah KPU RI soal surat suara simulasi hanya dua paslon. Menurut dia, orang-orang komisioner KPU merupakan orang terpilih dari tokoh masyarakat sehingga harus independen.

Baca Juga:

PDIP Meradang Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon

Seharusnya, lanjut Rudy, ketika mengetahui surat suara simulasi Pilpres hanya dua paslon saja, KPU daerah harusnya memprotes KPU RI.

“Karena ketua KPU dipilih oleh komisioner, mereka tokoh-tokoh masyarakat, menjadi komisioner yang independen, seharusnya tidak harus menunggu protes (dari paslon lain). Harusnya melaporkan ini ke KPU RI,” katanya.

Lebih jauh, Rudy mengingatkan Pilpres 2024 diikuti tiga paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Simulasi KPU harus diulang dan minta maaf. Karena ini juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia, tidak hanya di Solo,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

KPU DKI: Makin Banyak Surat Suara yang Disortir yang Rusak Makin Banyak

#PDIP #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan