Simulasi Pilres Cuma Cantumkan 2 Paslon, PDIP Solo Meradang Tuntut Diulang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 08 Januari 2024
Simulasi Pilres Cuma Cantumkan 2 Paslon, PDIP Solo Meradang Tuntut Diulang

Surat suara simulasi KPU Solo hanya tercantum gambar dua paslon. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPC PDIP Solo meradang terhadap pelaksanaan simulasi Pilpres dan Pileg 2024 yang telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah. Pendukung pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD itu mendesak dilakukan simulasi ulang.

Desakan untuk menggelar simulasi ulang karena saat pelaksanaan untuk surat suara simulasi Pilpres hanya terdapat dua kotak paslon saja, sedangkan pada kenyataannya ada tiga kandidat yang bertarung.

Baca Juga:

Ganjar Minta KPU Bersikap Profesional Imbas Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan melakukan simulasi Pilpres dengan menggunakan surat suara bergambar kotak dua paslon saja, mestinya tidak boleh, karena pastinya merugikan paslon lain.

“Dua kotak saja simulasi, mestinya itu tidak boleh. Dengan dalih apapun KPU kota/kabupaten harus protes ke KPU RI,” ujar Rudy, sapaan akrabnya, kepada wartawan, di Solo, Senin (8/1).

Mantan Wali Kota Solo ini pun merasa jengkel ketika mengetahui alasan KPU Solo hanya menjalankan perintah KPU RI soal surat suara simulasi hanya dua paslon. Menurut dia, orang-orang komisioner KPU merupakan orang terpilih dari tokoh masyarakat sehingga harus independen.

Baca Juga:

PDIP Meradang Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon

Seharusnya, lanjut Rudy, ketika mengetahui surat suara simulasi Pilpres hanya dua paslon saja, KPU daerah harusnya memprotes KPU RI.

“Karena ketua KPU dipilih oleh komisioner, mereka tokoh-tokoh masyarakat, menjadi komisioner yang independen, seharusnya tidak harus menunggu protes (dari paslon lain). Harusnya melaporkan ini ke KPU RI,” katanya.

Lebih jauh, Rudy mengingatkan Pilpres 2024 diikuti tiga paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Simulasi KPU harus diulang dan minta maaf. Karena ini juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia, tidak hanya di Solo,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

KPU DKI: Makin Banyak Surat Suara yang Disortir yang Rusak Makin Banyak

#PDIP #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Bagikan