Simbiosis Mutualisme Yusril Ihza Mahendra dan Hizbut Tahrir Indonesia, Siapa yang Diuntungkan?

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 08 Mei 2018
Simbiosis Mutualisme Yusril Ihza Mahendra dan Hizbut Tahrir Indonesia, Siapa yang Diuntungkan?

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyatakan bakal mendukung Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pemilu 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Ismail usai menghadiri sidang putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (7/5).

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tak jadi soal bila eks anggota HTI mendukung partainya di Pemilu 2019. Pasalnya, sudah banyak pengurus dan mantan anggota HTI yang bergabung ke PBB.

"Kalau kemudian orang-orangnya bergabung dan mendukung PBB jadi ya tidak masalah dan sudah terjadi dimana-mana, hampir seluruh indonesia," kata Yusril di kantor HTI, Crowne Palace, Jakarta Selatan, Selasa (8/5).

Namun, Yusril mengaku tak mengetahui secara pasti berapa banyak eks anggota HTI yang menjadi kader PBB. "Saya ngga tahu detailnya yah, karena kan ini bicara secara umum saja," ujarnya.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto (tengah) saat konpers terkait pembubaran HTI di DPP HTI, Senin (8/5). (MP/Angga Yudha Pratama)

Lebih lanjut Yusril menegaskan, PBB siap mengakomodir eks anggota HTI yang ingin maju sebagai calon legislatif. Bahkan, saat ini sudah banyak eks anggota HTI yang mendaftar sebagai caleg dari PBB.

"Ya siap aja kita. Kita tampung. Yang mendartar kan lewat online sekarang. Yang daftar banyak sekali, nanti diseleksi oleh pengurus PBB. Sehingga dapat memenuhi ketentuan maksimum berapa yang dapat diajukan sebagai caleg di satu daerah pemilihan," ungkap Yusril.

Menurut Yusril, dukungan dari eks anggota HTI akan berdampak signifikan terhadap perolehan suara PBB. Pasalnya, selama ini mereka memilih Golput lantaran tidak memiliki saluran politik yang sejalan.

"Akan berpengaruh karena akan bertambah dukungan ke PBB. Angka golput itu kan sampai 56 juta saat Pemilu 2014, termasuk HTI kan banyak yang golput juga," tuturnya.

Selain dari eks anggota HTI, lanjut Yusril, PBB juga kebanjiran dukungan dari sejumlah ormas lainnya. Dia menyebut dukungan tersebut juga datang dari Front Pembela Islam (FPI) dan Pemuda Pancasila.

"Segmen yang mendukung PBB itu meluas tidak terbatas hanya pengurus dan anggota HTI tapi mereka juga dari FPI, macam-macam lah dari ormas Pemuda Pancasila juga ikut bergabung," ungkapnya.

Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sujud syukur seusai sidang PTUN. Foto: ANTARA

"Target yang kita kejar sebenarnya 1 dapil 1 wakil. Jadi kan ada 84 dapil seluruh indonesia kalau sebanyak itu ya lebih dari 9 persen, kita harapkan PBB minimal melampaui batas PT 4 persen dan masuk kembali ke DPR," kata dia menambahkan.

Angin Segar Bagi PBB

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, dukungan eks anggota HTI menjadi angin segar bagi partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu dalam menghadapi kontestasi demokrasi lima tahunan.

"Karena adanya dukungan dari HTI menurut saya angin segar bagi PBB untuk mengkatrol suara agar masuk parlemen di pusat. Karena bagaimanapun kader HTI atau simpatisan HTI jumlahnya ribuan. Bahkan HTI pernah show of di senayan dengan mendatangkan puluhan ribu kader," kata Ujang.

Pada Pemilu 2014 silam, PBB diketahui tidak lolos Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen. Sebagai partai politik, kata Ujang, hal itu menyakitkan bagi PBB.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

"Namanya parpol pasti ingin ada perwakilannya di senayan. Karena senayan adalah bentuk perjuangan parpol dalam memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Ujang.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengingatkan, dukungan tersebut akan efektif bila seluruh eks anggota HTI bergabung ke PBB. "Jangan sampai hanya elit-elit tertentu saja yang masuk PBB," ujarnya.

Menurut Ujang, wajar jika ada hubungan simbiosis mutualisme antara Yusril dengan HTI. Pasalnya, selama ini hanya Yusril yang konsisten membela HTI agar eksistensinya sebagai ormas diakui di negara ini.

"Jadi alat perjuangan HTI dipindahkan dalam bentuk parpol. Disaat HTI dilarang oleh negara maka perjuangan politiknya dirubah. Jika delama ini berjuang non partai, hari ini karena posisinya dibubarkan, posisinya terancam, posisinya ditindas oleh negara. Maka mau tidak mau harus bergabung dengan salah satu parpol," kata dia.

Relasi antara Yusril dengan HTI, lanjut Ujang, bisa menguntungkan keduanya. Di satu sisi, eks anggota HTI mempunyai alat perjuangan untuk memperjuangankan aspirasinya kelak di parlemen. Sedangkan di sisi lain, dukungan eks anggota HTI dapat membantu PBB lolos Parliamentary Threshold.

"Mungkin karena PBB lah yang dekat, mungkin lebih nyaman, lebih terafiliasi ke PBB. Dan itu hal yang wajar saling menguntungkan,"pungkas Ujang. (Pon)

#Yusril Ihza Mahendra #Hizbut Tahrir #Partai Bulan Bintang
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Indonesia
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Asosiasi pedagang Pasar Pramuka mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan audiensi soal kenaikan biaya sewa kios.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Indonesia
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Apabila rumusan telah rampung, Yusril menuturkan berbagai gagasan terkait reformasi Polri tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Bagikan