Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah menilai Setya Novanto tidak bisa seenaknya saja menunjuk penggantinya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Aziz Syamsudin, sebagai Ketua DPR.
Menurut Ubeddillah penunjukan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar seharusnya membuat diskresi Setya Novanto gugur, karena terdakwa korupsi kasus KTP elektronik ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan perintah.
Ubedillah menilai Novanto tidak bisa seenaknya memberi keputusan dan menunjuk seseorang menggantikan posisi dirinya, karena kini semua kendali partai ada di tangan Idrus Marham dan dibahas melalui forum resmi.
"Jadi pengambilan keputusan di internal partai harus melalui forum resmi, biasanya rapat pleno. Juga karena di Golkar sudah ada Plt Ketua Umum, Setya Novanto otomatis tak memiliki kewenangan lagi, jadi tidak bisa seenaknya," kata Ubedillah seperti dilansir Antara, Senin (11/12).
Hal yang sama dikatakan politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Thohari bahwa penunjukkan Aziz Syamsuddin belum bulat karena sesuai mekanisme di Partai Golkar.
Hajriyanto menjelaskan pengambilan keputusan harus melalui rapat pleno.
Walaupun Setya Novanto masih berstatus Ketua Umum Partai Golkar, katanya, penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR belumlah final di internal partai beringin.
"Bisa saja ketua umum memberikan usulan, sekretaris jenderal juga memberikan usulan, tapi keputusan akhir tetap pada forum rapat pleno," kata Hajriyanto.
Sudah ditandatangani Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membenarkan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto.
"Memang sudah diteken beberapa hari lalu. Sekarang pun sudah diproses, mungkin sebentar lagi dilantik," kata Mahyudin di sela sosialisasi Empat Pilar MPR di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Minggu (10/12).
Menurut Wakil Ketua MPR itu, dengan menunjuk Aziz Syamsuddin maka otomatis Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.
Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto, menurut Mahyudin, tidak masalah karena sampai saat ini Setya masih Ketua Umum Partai Golkar, dan jabatan Ketua DPR memang jatah Golkar.
"Itu hak prerogatif Ketua Umum. Apalagi ini kondisinya kan nggak normal, bukan kondisi biasa, jadi sah-sah saja," katanya.
Dalam kondisi normal, kata dia, mungkin saja Setya Novanto membawa persoalan itu dalam rapat DPP Golkar. Namun, lanjutnya, itu pun untuk kepentingan demokratisasi di partai.
"Tapi sekarang kan kondisinya tidak normal. Tidak masalah Ketua Umum menunjuk langsung ketua DPR penggantinya," kata dia.
Ia yakin penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR sudah dipertimbangkan secara matang, termasuk soal kapasitas dan kapabilitas Aziz.
"Aziz itu bukan orang 'kemarin sore'. Aziz sekarang Ketua Badan Anggaran DPR, sebelumnya pernah menjadi ketua komisi. Wajar kalau sekarang naik jadi Ketua DPR," katanya.
