Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi warga Palestina. Selain telah memakan banyak korban nyawa, secara materi rakyat Palestina juga mengalami kesulitan ekonomi.
Akibatnya, rakyat Palestina jatuh miskin dan mereka kehilangan hak untuk membangun perekonomian sendiri.
Berdasarkan hasil riset PBB yang dirilis Selasa (3/4) Lembaga Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Israel telah menghambat pembangunan di Palestina.
Warga Palestina berhak membangun wilayahnya sendiri dan Israel perlu memperhatikan pembagunan di wilayah Palestina yang didudukinya.
"Masyarakat internasional mesti memikul tanggung-jawabnya guna mendorong pembangunan di Wilayah Palestina yang Diduduki dan memastikan bahwa pendudukan dan bahaya yang terkandung di dalamnya bagi kesejahteraan rakyat Palestina diakhiri," kata Mahmoud Elkhafif, Koordinator Unit UNCTAD mengenai Bantuan buat Rakyat Palestina sebagaimana dilansir Antara dari Xinhua, Rabu (4/4).
Studi UNCTAD tersebut berjudul "The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People and Their Human Right to Development: Legal Dimensions".
Pemuda Palestina melontar batu ke arah tentara Israel (ANTARA FOTO/REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Studi itu menyoroti tebusan ekonomi yang ditimbulkan oleh pendudukan berkaitan dengan pertanian Palestina, sumber daya air, perikanan, pertambangan, pariwisata, komunikasi, manufaktur dan modal manusia.
Di bawah pendudukan Israel, rakyat Palestina dan pemerintah mereka tak diperkenankan melaksanakan tugas dasar yang diperlukan bagi pembangunan sosial dan ekonomi, kata laporan tersebut.
Kondisi itu menghalangi mereka untuk menikmati hak asasi manusia yang tak bisa diperdebatkan bagi pembangunan, yang menetapkan bahwa semua manusia dan bangsa berhak untuk secara bebas ikut dalam, memberi sumbangan pada, dan menikmati pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
Tindakan Israel yang memberlakukan biaya buat rakyat Paleatina juga meliputi pembangunan permukiman secara tidak sah dan tembok pemisah di Tepi Barat Sungai Jordan.
Tembok penghalang itu akan dibangun di jalur yang melindungi permukiman Yahudi dan mengambil jalur penting tanah Palestina, sehingga menimbulkan gangguan besar bagi kehidupan sosial rakyat Palestina dan kegiatan ekonomi, kata studi tersebut.
Studi itu menekankan bahwa berdasarkan hukum internasional, penguasa pendudukan memiliki kewajiban pada rakyat yang berada di bawah pendudukan dan masyarakat internasional.
Studi tersebut juga menyatakan masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk mendukung pembangunan ekonomi rakyat Palestina dan memastikan Israel mematuhi hukum internasional.(*)
