Setelah Ahok, Menteri BUMN Erick Panggil Eks Bos KPK Bahas Ini 2 Jam

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 18 November 2019
Setelah Ahok, Menteri BUMN Erick Panggil Eks Bos KPK Bahas Ini 2 Jam

Mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah, Senin (18/11) mendatang Kantor Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan. (ANTARA/Royke Sinaga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah memanggil mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pekan lalu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil bekas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah, Senin (18/11)

Chandra Hamzah tiba di Gedung Kementerian BUMN sekitar pukul 08:30 WIB. Adapun pertemuan berlangsung tertutup sekitar dua jam mulai sekitar pukul 08:30 WIB hingga sekitar pukul 10:30 WIB.

Baca Juga:

Ahok Jadi Bos BUMN, Waketum Gerindra Bilang Lebih Susah Urus Warteg

Sosok Chandra Hamzah sendiri bukan orang asing di BUMN, karena pernah diangkat menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014. Dia juga pernah diminta menjadi Komisaris Bank BTN, namun ia menolaknya.

Pertemuan dengan eks Wakil Ketua KPK itu dilakukan di ruang kerja Erick Thohir Gedung Kementerian BUMN lantai 19, Jalan Merdeka Selatan, Senin (11/18). Dua Wakil Menteri BUMN yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo juga ikut dalam pertemuan.

Menteri BUMN Erick Thohir. (ANTARA FOTO/Agus Salim)
Menteri BUMN Erick Thohir. (ANTARA FOTO/Agus Salim)

Baca Juga:

Erick Thohir Blakblakan Alasan Pilih Ahok Jadi Bos BUMN

Usai bertemu dengan Erick Thohir, Chandra Hamzah mengatakan topik pembicaraan yang dibahas terkait dengan BUMN. "Ngobrol-ngobrol tentang BUMN, bagaimana memperkuat, memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMN," kata dia, dikutip Antara.

Terkait posisi jabatan yang ditawarkan Erick Thohir kepadanya, Chandra Hamzah tidak menjawab spefisik. Sosok pengacara itu hanya mengungkit dirinya pernah menjadi komisaris PLN.

"Kebetulan saya pernah (komisaris) di PLN, jadi ditanya juga soal pengalaman saya waktu di PLN," ungkap mantan Bos KPK itu.

Chandra Hamzah menambahkan dalam pertemuannya dengan Erick Thohir juga membahas tentang penanganan korupsi di BUMN. "Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut korupsi lagi. Jadi, Pak Menteri yang penting itu adalah integritas, dan BUMN tidak lagi jadi bancakan," tutup dia. (*)

Baca Juga

Hanya Orang yang tidak Waras Menolak Ahok Jadi Bos BUMN

#BUMN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Targetkan Penghematan Rp 100 Triliun Dari Tutup 700 BUMN
Pengurangan jumlah BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi biaya rutin yang selama ini dikeluarkan perusahaan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
Prabowo Targetkan Penghematan Rp 100 Triliun Dari Tutup 700 BUMN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Demi MBG, Ratusan Perusahaan BUMN Ditutup Tahun Ini
Pemerintah dikabarkan akan menutup ratusan perusahaan BUMN di akhir tahun 2026.
Yusuf Abdillah - Senin, 31 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Demi MBG, Ratusan Perusahaan BUMN Ditutup Tahun Ini
Indonesia
Prabowo Targetkan BUMN Dipangkas Jadi Maksimal 300 Perusahaan pada Akhir 2026
Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi maksimal 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026. Efisiensi disebut mencapai Rp 50 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Targetkan BUMN Dipangkas Jadi Maksimal 300 Perusahaan pada Akhir 2026
Indonesia
Prabowo Ungkap 290 BUMN Ditutup, Pemerintah Targetkan Tersisa 250-300 Perusahaan yang Produktif
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengklaim tela menutup 290 BUMN. Kini, ia menargetkan hanya tersisa 250-300 perusahaan.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap 290 BUMN Ditutup, Pemerintah Targetkan Tersisa 250-300 Perusahaan yang Produktif
Indonesia
Presiden Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Usut Kasus Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang
Prabowo menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Presiden Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Usut Kasus Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang
Indonesia
Danantara Bidik Saham BEI, Skenario Besar Demutualisasi Pasar Modal Indonesia Segera Terwujud
BPI Danantara memberikan arahan resmi kepada DIM untuk mengeksekusi investasi strategis ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 Agustus 2026
Danantara Bidik Saham BEI, Skenario Besar Demutualisasi Pasar Modal Indonesia Segera Terwujud
Indonesia
Danantara Indonesia Matangkan Rencana IPO Deretan Raksasa BUMN, Pegadaian Hingga Pelindo Bakal Melantai di Bursa
Rencana pelepasan saham anak usaha BUMN ke bursa domestik telah masuk dalam peta jalan (roadmap)
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 Agustus 2026
Danantara Indonesia Matangkan Rencana IPO Deretan Raksasa BUMN, Pegadaian Hingga Pelindo Bakal Melantai di Bursa
Indonesia
Prabowo Mau BUMN Lebih Gesit, Minta Anak-Cucu PLN dan Pertamina Dipangkas
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta PLN dan Pertamina memangkas anak perusahaannya.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Mau BUMN Lebih Gesit, Minta Anak-Cucu PLN dan Pertamina Dipangkas
Indonesia
Prabowo Perintahkan PLN dan Pertamina Pangkas Anak dan Cucu Perusahaan
pemangkasan anak dan cucu perusahaa yang disebut sebagai layer-layer juga bertujuan mempercepat waktu pengambilan keputusan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Perintahkan PLN dan Pertamina Pangkas Anak dan Cucu Perusahaan
Indonesia
Garuda Indonesia Dipastikan Jadi Holding Penerbangan, Janjikan Bisa Kurangi Biaya Transportasi
Dengan konsolidasi ini, perusahaan-perusahaan tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bersaing dan menguasai pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Garuda Indonesia Dipastikan Jadi Holding Penerbangan, Janjikan Bisa Kurangi Biaya Transportasi
Bagikan