Setelah Ahok, Menteri BUMN Erick Panggil Eks Bos KPK Bahas Ini 2 Jam

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 18 November 2019
Setelah Ahok, Menteri BUMN Erick Panggil Eks Bos KPK Bahas Ini 2 Jam

Mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah, Senin (18/11) mendatang Kantor Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan. (ANTARA/Royke Sinaga)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Setelah memanggil mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pekan lalu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil bekas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah, Senin (18/11)

Chandra Hamzah tiba di Gedung Kementerian BUMN sekitar pukul 08:30 WIB. Adapun pertemuan berlangsung tertutup sekitar dua jam mulai sekitar pukul 08:30 WIB hingga sekitar pukul 10:30 WIB.

Baca Juga:

Ahok Jadi Bos BUMN, Waketum Gerindra Bilang Lebih Susah Urus Warteg

Sosok Chandra Hamzah sendiri bukan orang asing di BUMN, karena pernah diangkat menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014. Dia juga pernah diminta menjadi Komisaris Bank BTN, namun ia menolaknya.

Pertemuan dengan eks Wakil Ketua KPK itu dilakukan di ruang kerja Erick Thohir Gedung Kementerian BUMN lantai 19, Jalan Merdeka Selatan, Senin (11/18). Dua Wakil Menteri BUMN yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo juga ikut dalam pertemuan.

Menteri BUMN Erick Thohir. (ANTARA FOTO/Agus Salim)
Menteri BUMN Erick Thohir. (ANTARA FOTO/Agus Salim)

Baca Juga:

Erick Thohir Blakblakan Alasan Pilih Ahok Jadi Bos BUMN

Usai bertemu dengan Erick Thohir, Chandra Hamzah mengatakan topik pembicaraan yang dibahas terkait dengan BUMN. "Ngobrol-ngobrol tentang BUMN, bagaimana memperkuat, memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMN," kata dia, dikutip Antara.

Terkait posisi jabatan yang ditawarkan Erick Thohir kepadanya, Chandra Hamzah tidak menjawab spefisik. Sosok pengacara itu hanya mengungkit dirinya pernah menjadi komisaris PLN.

"Kebetulan saya pernah (komisaris) di PLN, jadi ditanya juga soal pengalaman saya waktu di PLN," ungkap mantan Bos KPK itu.

Chandra Hamzah menambahkan dalam pertemuannya dengan Erick Thohir juga membahas tentang penanganan korupsi di BUMN. "Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut korupsi lagi. Jadi, Pak Menteri yang penting itu adalah integritas, dan BUMN tidak lagi jadi bancakan," tutup dia. (*)

Baca Juga

Hanya Orang yang tidak Waras Menolak Ahok Jadi Bos BUMN

#BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Bagikan