Sertijab Kapolri dan Kabareskrim Tunggu Surat Keputusan Presiden

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 20 Januari 2015
Sertijab Kapolri dan Kabareskrim Tunggu Surat Keputusan Presiden

Sumber Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Masyarakat (Humas), Irjen Pol Ronny F Sompie menjelaskan, Pelaksanaan Serah Terima Jabatan  (Sertijab) tidak akan dilakukan secara tertutup, pihaknya akan melaksanakan momen ini secara terbuka dan akan di ekspos oleh media.

Sampai saat ini pelaksanaan Sertijab masih dalam proses persiapan karena masih menunggu surat keputusan dari Presiden Joko Widodo.

"Kami akan melaksanakan serah terima jabatan terhadap Kapolri yang akan dilantik oleh pihak yang berwewenang secara terbuka. Dan, kita juga melaksanakan Sertijab Kabareskrim setelah ada surat perintah," ungkap Irjen Pol Ronny F Sompie di Mabes Polri kepada wartawan, Senin, (19/1).

Ditengah tutur katanya tentang Sertijab, ia juga sempat menuturkan, mengenai kasus oknum polisi yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan terhadap anggota polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya terkait penyalahgunaan narkoba.

"Tidak ada diskriminasi diantara anggota Polri dan masyarakat sipil yaag terlibat terhadap penyalahgunaan Narkoba. Karena Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan penyelidikan dan sedang diproses. Apabila ada pembuktian jelas dan cukup akan diproses sesuai dengan perannya," tegas Ronny.

Ia menambahkan, pelantikan terhadap Calon Kapolri ini sudah jelas bahwa Presiden Joko Widodo bukan membatalkan, namun ada penundaan sampai ada kejelasan status hukum. Dalam hal ini Polri siap memberikan bantuan secara hukum karena Komjen Pol Budi Gunawan adalah bagian dari personel Polri. (GMS).

#Pelantikan Kapolri #Polri #Sertijab
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - 30 menit lalu
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Indonesia
Bersiap Hadapi Begal Jalanan, Resmob Polda Metro Latihan Menembak biar enggak Salah Tembak
kemampuan personel perlu terus diasah agar setiap tindakan kepolisian dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan meminimalkan risiko.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Bersiap Hadapi Begal Jalanan, Resmob Polda Metro Latihan Menembak biar enggak Salah Tembak
Indonesia
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Usul mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Bagikan