Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mengecam keras serangan Israel yang menewaskan seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon, serta melukai tiga prajurit lainnya.
Politisi yang akrab disapa Deng Ical itu menilai serangan tersebut berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang.
Menurutnya, prajurit TNI yang menjadi korban merupakan bagian dari pasukan perdamaian yang menjalankan mandat internasional, bukan pasukan tempur yang terlibat dalam konflik bersenjata.
Pasukan penjaga perdamaian, lanjutnya, bertugas menjaga stabilitas dan perdamaian, bukan untuk berperang.
"Menyerang mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/3).
Baca juga:
Serangan Israel Tewaskan TNI di UNIFIL, PBB: Sangat Mengkhawatirkan
Deng Ical juga menduga serangan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan mengandung unsur kesengajaan. Karena itu, ia menegaskan tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
“Jika benar ini disengaja, maka ini adalah kejahatan yang sangat serius. Dunia internasional tidak boleh tinggal diam,” lanjutnya.
Ia pun meminta Pemerintah Indonesia segera berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Menurutnya, pengungkapan fakta harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, Deng Ical mendesak Kementerian Luar Negeri bergerak cepat menangani dampak kejadian, termasuk memastikan pemulangan jenazah prajurit yang gugur ke Tanah Air serta memberikan penanganan medis terbaik bagi korban luka.
“Negara harus hadir. Pemulangan jenazah harus segera dilakukan dengan penuh penghormatan, dan prajurit yang terluka harus mendapatkan perawatan maksimal,” ujarnya.
Baca juga:
Prajurit Pasukan Perdamaian dari TNI Meninggal dan Terluka Diduga Akibat Serangan Artileri Israel
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Prabowo Subianto perlu mengambil sikap tegas atas insiden tersebut sebagai representasi kehadiran negara.
"Bahkan mungkin ini jadi turning point bagi Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap situasi Timur Tengah. Bahkan bisa jadi elite tools untuk Indonesia keluar dari BoP," tegasnya. (Knu)
