Sepekan PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Rombak Manajerial

MerahPutih.com - Sepekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penambahan kasus COVID-19 masih tinggi.

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mendorong pemerintah untuk segera melakukan misi penyelamatan nyawa warga negara.

Salah satunya dengan menata kembali struktur komando penanganan pandemi.

Baca Juga:

Mobilitas Warga PPKM Darurat Masih Tinggi, Gibran Dukung Penutupan 6 Ruas Jalan

Ia mengkritisi penunjukan Menko Marves dan Menko Perekonomian Luhut Panjaitan sebagai koordinator penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara, kedudukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hanya menjadi penjabat strata bawah dalam struktur komando penanganan COVID-19.

Konsekuensinya, persepsi yang menguat di tengah publik adalah pemerintah, sebaliknya, lebih mengutamakan perbaikan ekonomi ketimbang menyelamatkan nyawa.

"Ini bila menilik kedudukan kedua menteri itu di kabinet,” jelasnya kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (12/7).

Bukhori meminta Presiden Jokowi secara bertanggung jawab menunjuk otoritas yang tepat dalam mengendalikan bencana wabah ini.

Ia mengatakan, salah kaprah pemerintah dalam mengidentifikasi masalah telah berakibat fatal dalam rumusan kebijakannya selama ini.

Kebijakan yang serba tanggung akhirnya berimplikasi pada molornya waktu penanganan dan melonjaknya angka korban jiwa yang berjatuhan.

“Di sejumlah negara yang berhasil menangani kondisi kedaruratan kesehatan akibat COVID-19, otoritas kesehatan adalah yang memimpin manajemen di lapangan,” papar Bukhori.

Menghentikan angka kematian, lanjutnya, harus dilakukan melalui kebijakan yang berfokus pada misi penyelamatan dan perlindungan nyawa warga negara.

Dengan kata lain, menghasilkan kebijakan tidak boleh serba tanggung."Membatasi mobilitas warga domestik juga harus dibarengi dengan menutup pintu mancanegara, " tuturnya.

Ia juga mengkritisi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang telah kolaps akibat dihantam lonjakan pasien.

Dampaknya, sebagian pasien tidak tertangani dengan baik hingga ajal menjemput.

Atas dasar itu, lanjut Bukhori, pemerintah perlu lakukan ikhtiar lebih. Salah satunya, yakni mendirikan lebih banyak rumah sakit darurat COVID-19.

"Dan saya mengusulkan agar sejumlah infrastruktur kementerian/lembaga seperti balai dan sejenisnya bisa dimanfaatkan secara extraordinary dalam situasi ini,” pungkas politikus PKS ini.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus harian COVID-19 di Indonesia pada Minggu (11/7), bertambah sebanyak 36.197.

Dengan penambahan tersebut, maka total kasus positif di Indonesia menjadi 2.527.203.

Baca Juga:

Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat

Catatan penambahan tersebut, belum melampaui rekor kasus harian pada Kamis (8/7) sebanyak 38.391 kasus.

Kendati begitu angka pertambahan ini juga menunjukkan tingginya kasus positif COVID-19 setidaknya selama dua pekan terakhir.

Sementara itu, kasus sembuh bertambah 32.615 sehingga total yang sembuh menjadi 2.084.724.

Untuk kasus meninggal dunia pada hari yang sama bertambah 1.007 sehingga menjadi total meninggal menjadi 66.464.

Sementara itu, jumlah pemeriksaan spesimen hari ini sebanyak 159.219. Sedangkan kasus aktif bertambah 2.575 sehingga total menjadi 376.015, dengan kasus suspect sebanyak 152.151. (Knu)

Baca Juga:

8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun