Senjata Polri hanya untuk Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 13 Oktober 2017
Senjata Polri hanya untuk Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Ilustrasi. (ANTARA ard. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 280 pucuk senjata jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40x46 mm dengan 5.932 butir peluru yang dipesan Brimob Polri kini ditahan sementara oleh Mabes TNI‎.

Pasalnya, Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menilai senjata tersebut memiliki daya ledak yang mematikan, yakni dengan radius 9 meter dan jarak capai sejauh 400 meter. Bahkan, TNI pun tidak mempunyai senjata dengan kemampuan sejenis itu.

Menurut pengamat‎ kepolisian Bambang Rukminto, apa yang dilakukan Mabes TNI telah sesuai aturan. Sebab, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka tugas Polri adalah menjaga kamtibmas dan penegak hukum.

"Polri bukanlah berperan sebagai combattan atau pihak yang berhak untuk ikut serta secara langsung di dalam pertempuran," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (12/10).

Karena itu, dia menganggap tugas kepolisian jelas berbeda dengan TNI lantaran Korps Bhayangkara itu hanya bertugas sebagai penegak hukum di negara ini.

"Polisi beda dengan tentara yang membunuh atau dibunuh. Polisi menegakkan hukum dan penegakan hukum itu menomorsekiankan tembak mati di tempat," jelas Bambang.

Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ‎ini menjelaskan bahwa yang diperlukan Polri bukanlah senjata yang mampu mematikan. Melainkan hanya sekedar untuk melumpuhkan lawannya.

"Jadi yang diperlukan Polri bukan senjata yang mematikan, tetapi senjata yang melumpuhkan," pungkasnya.

Diketahui, ratusan senjata SAGL yang dipesan Brimob dari Bulgaria ini diimpor oleh PT Mustika Duta Mas dengan menggunakan Pesawat Charter modelm Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.

Ratusan senjata tersebut langsung ditahan oleh BAIS TNI sewaktu ‎mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (29/9).

Sebelumnya, Dankor Brimob Irjen (Pol) Murad Ismail telah mengklarifikasi bahwa senjata yang dipesan pihaknya itu bukanlah senjata yang mematikan.

"Mendengar nama Arsenal Stand Alone Grenade Launcher itu luar biasa dan kita mendengar nama itu seakan-akan grenade launcher yang luar biasa. Ini modelnya saja seram tapi sebenernya laras pendek. Senjata ini tidak mematikan. Paling hanya kejut," ujar Murad saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (30/9) silam. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Senjata RPKAD Bikinan Amerika Macet

#Senjata Api #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan