Zulfikar Sy
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menghadirkan tujuh saksi dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/4) mendatang.
"Jaksa Penuntut Umum direncanakan menghadirkan tujuh orang saksi dengan unsur satu orang dari Kementerian Keuangan, satu orang dari BPPT, satu orang dari LKPP, satu orang dari Kementerian Dalam Negeri, dan dari pihak swasta tiga orang dari perusahaan yang berbeda," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/4).
Untuk sidang perkara e-KTP kedelapan itu, KPK akan masuk pada tahap pengadaan.
"Jadi setelah tujuh persidangan yang lalu kami mengulas proses pembahasan anggaran ketika dihadirkan sebagian besar adalah dari anggota DPR RI dan pejabat di Kemendagri, ada pihak swasta juga maka dipersidangan kedelapan kami mulai masuk pada tahap pengadaan," kata Febri.
Menurut Febri, konstruksi besar dari perkara ini adalah pertama terkait perencanaan anggaran dengan segala informasi yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan yang kedua pada tahap pengadaan.
"Kami akan mulai membuktikan, Jaksa Penuntut Umum akan mulai membuktikan indikasi penyimpangan yang terjadi pada proses pengadaan tersebut, tentu beberapa aktor juga masih terkait dengan proses penganggaran karena ada aktor-aktor yang diduga mengawal anggaran hingga implementasi proyek KTP-e ini," ucap Febri.
Sumber: ANTARA
